TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, mengajak semua pihak berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat membuka Rapat Koordinasi, Sosialisasi Pokjanal Posyandu dan Rembuk Stunting Tingkat Kota Ternate Tahun 2023, Senin (26/6).
Menurutnya, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Dalam rangka mendukung implementasi transformasi layanan primer sampai ke tingkat masyarakat, Posyandu diharapkan dapat memenuhi layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup,” ucap Tauhid.
Mantan Sekda Kota Ternate itu mengaku, Posyandu sebagai salah satu integrasi layanan primer dan sebagai sistem kesehatan tingkat kelurahan, RT dan RW, di mana fokus layanannya distandarisasi dan dilengkapi dari sebelumnya hanya melayani ibu dan bayi, nantinya Posyandu menawarkan paket untuk seluruh usia baik anak, remaja maupun lansia.
“Hal ini sangat penting dan berperan dalam mendukung intervensi percepatan penurunan stunting. Karena stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah,” ujarnya.
Ia menuturkan, untuk penanganannya pun perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek perilaku. Artinya intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan terpadu dari semua stakeholder yang ada di daerah ini.
“Kita semua harsu lebih serius, lebih berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja berkualitas dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi bersama masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 berdasarkan tinggi badan menurut umur, angka prevalensi kasus stunting di Kota Ternate mencapai 24%, dan tahun 2022 prevalensi stunting di Kota Ternate sebesar 17,7% atau terjadi penurunan 6,3%.
“Prevalensi stunting di Kota Ternate dapat kita tekan atau turunkan sampai tahun 2024. Kota Ternate menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 10% atau di bawah target nasional 14%, tentunya dengan tetap mempertahankan sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama-sama,” tutur Tauhid.
“Dalam setiap kesempatan, selalu saya tegaskan tidak mau ada yang coba lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semata,” sambungnya.
Pada momentum rapat koordinasi, seluruh perangkat daerah maupun stakeholder lainnya dapat menyampaikan aksi yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya penanganan stunting termasuk kecamatan dan kelurahan untuk berupaya meningkatkan peran masyarakat untuk berkontribusi dalam Posyandu.
“Kepada TAPD dan Kepala Bappelitbangda, saya perintahkan agar memastikan perangkat daerah yang termasuk ke dalam intervensi sensitif dan spesifik telah memasukkan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen rencana kerja,” tegasnya.
“Kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, sejak dini susun strategi dan sinergi agar semua lini bergerak cepat dalam penanganan penurunan stunting ini. Terkhusus untuk 10 kelurahan yang menjadi lokus penanganan penurunan stunting kita Tahun 2023 ini, jika ada perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategi yang telah kita susun, segera sampaikan dan akan kita berikan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Fathiyah Suma, menambahkan dalam fungsi untuk melaksanakan ini di bawah koordinasi Dinas KB, untuk melaksanakan intervensi spesifik karena intervensi spesifik 30% adalah memastikan akses layanan kesehatan bisa diperoleh masyarakat terutama untuk keluarga berisiko stunting yang ada di Kota Ternate.
“Yang akan kita fokuskan terdapat empat sasaran, yaitu calon pengantin remaja, kemudian ibu hamil, ibu nifas dan bayi di bawah 2 tahun,” jelasnya.
Kegiatan ini, lanjut dia, sudah berjalan termasuk penguatannya adalah di dalam pelaksanaan Posyandu yang terintegrasi dalam bentuk kelembagaan. Sekarang sebuah lembaga desa atau lembaga kelurahan disesuaikan dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
“Dan hari ini memang kita lakukan dalam forum stunting ini bagaimana kita mensosialisasikan tentang Posyandu atau kelompok kerja operasional yang nantinya akan melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Posyandu yang ada di setiap kelurahan sampai dengan tingkatan RT/RW,” katanya.
Sehingga nantinya dalam aspek pelaksanaan mulai dari tingkatan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kecamatan, kabupaten/kota, kecamatan sampai yang ada di kelurahan bisa dipastikan dalam rangka mengawal fungsi pelaksanaan Posyandu yang terintegrasi.
“Jadi integrasi yang dilakukan dalam kegiatan Posyandu itu melibatkan semua lintas kesehatan yang terlibat terkait termasuk yang kerja dalam tim percepatan program kegiatan untuk percepatan. Tetapi kita mengubah ke dalam rangka transformasi layanan primer Kementerian Kesehatan. Semangat Wali Kota Ternate bahwa kerja cerdas, kerja ikhlas agar bisa mencapai di bawah 10% dengan catatan kerja-kerja harus berkolaborasi dan sinergitas dengan lintas stakeholder,” tutupnya. (udi/tan)
