JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat, James Uang, bakal melakukan rolling besar-besaran pejabat di lingkungan Pemkab Halbar. Meski sempat tertunda, namun pelantikan pejabat kali ini berpotensi digelar pada Selasa (4/7) besok.
Amatan wartawan di lapangan, Senin (3/7) sore tadi, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Halbar tampak mulai menyiapkan tempat acara pelantikan di aula lantai I Kantor Bupati Halbar.
Menanggapi rencana rolling pejabat tersebut, anggota DPRD Halbar, Hardi I Hayun, menegaskan kepada Bupati selaku pimpinan daerah, bahwa dalam memutuskan sebuah kebijakan pergantian pejabat harus didasarkan pada mekanisme dan asas profesionalitas.
Dengan demikian, kebijakan dalam rolling jabatan tersebut terhindar dari berbagai permasalahan, apalagi sampai terkait dengan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang tengah diwacanakan, karena hal tersebut sangat membahayakan jalannya pemerintahan.
“Bupati itu pejabat daerah yang notabene milik seluruh masyarakat Halbar. Oleh karena itu, saya imbau (Bupati) dalam memilih komposisi pejabat struktural, dapat mengedepankan asas profesionalitas serta mengakomodir kepentingan elemen masyarakat Halbar secara utuh,” ujarnya.
“Sehingga makna atau semboyan DIAHI itu bisa mengakomodasi seluruh elemen yang berkepentingan memajukan daerah ini. Jangan ada like dan dislike untuk para putera-puteri daerah yang sudah teruji kualitas dan loyalitas yang sudah ditunjukkan oleh mereka,” sambungnya.
Ketua DPC Partai Hanura Halbar itu mengaku, pilah-pilih komposisi pejabat adalah hak prerogatif Bupati selaku kepala daerah, namun ada kepentingan daerah yang harus diperhatikan Bupati yakni proses kaderisasi, promosi dan pembinaan para ASN daerah, sehingga tidak terkesan “arisan” keluarga dalam komposisi pejabat SKPD.
“Kalau seperti itu yang terjadi, maka sangat amburadul dan tidak sehat dalam dunia birokrasi modern,” cetusnya.
Menurutnya, magnet kebijakan rolling pejabat kali ini terasa kuat. Itu terlihat dari aksi presure mulai dilancarkan secara terbuka bernuansa vandalisme oleh orang tak dikenal (OTK), sehingga mengotori dinding salah satu sudut Kantor Bupati yang menjadi pelampiasan aksi vandalisme yang ditulisi “Kantor Ini Tabaru Punya”.
Jika ditelaah, kata Hardi, aksi vandalisme seperti itu sudah pasti berhubungan dengan rolling jabatan yang dilakukan menjelang rolling jabatan oleh Bupati, dan seolah-olah pelaku vandalisme ingin memberi pesan kepada Bupati, agar proporsional dan tidak menganakemaskan kelompok/golongan atau suku tertentu.
“Kita tentu berharap pemikiran SARA dari pelaku vandalisme itu tidak sampai muncul kepermukaan menjadi aksi nyata, karena sangat membahayakan pemerintahan dan persatuan masyarakat ” tutur Ketua Fraksi Hanura ini.
Sembari menambahkan, waktu yang tersisa bagi Bupati untuk menyelesaikan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Halbar sangat terbatas, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik, tentu Bupati akan disibukkan dengan aktivitas politik.
“Oleh sebab itu, saya minta Bupati agar selektif dan profesional dalam momentum rolling pejabat, sehingga pejabat SKPD yang dipilih mampu mendukung Bupati mewujudkan tujuh program prioritas daerah yang kita ketahui bersama masih jauh dari harapan,” pungkasnya. (adi/tan).
