TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate kelihatannya lebih mementingkan pembangunan rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan fasilitas publik lainnya yang belum tersentuh.
Lihat saja, seperti pembangunan lanjutan Pelabuhan Hiri yang dianggarkan Rp2,2 miliar, serta kantor Dinas Sosial dan Kesbangpol Kota Ternate yang hingga kini masih tahap lelang.
Berdasarkan hasil penelusuran Nuansa Media Grup (NMG), pekerjaan penunjang sarana prasarana aparat korps adhyaksa yang melekat di Dinas PUPR Kota Ternate itu, Pemkot rela menggelontorkan Rp5,8 miliar sekian untuk lima unit rumah dinas dan mes.
Bahkan, proyek dengan nomenklatur program penunjang urusan pemerintahan daerah ini progresnya sudah di atas 70 persen. Anehnya, paket yang sementara dikerjakan saat ini tidak sesuai lokasi pekerjaan yang termuat dalam LPSE Kota Ternate.
Pada laman LPSE Kota Ternate, proyek tersebut dialokasikan dalam APBD 2023 dengan nilai pagu Rp6 miliar yang dikerjakan oleh CV Empat Mawar Khuleyevo. Waktu pekerjaannya 180 kalender dan lokasinya di Kelurahan Kalumata.
Namun begitu, belakangan disinyalir bahwa dalam pembahasan anggaran perencanaan pembangunan proyek tersebut juga tidak disetujui oleh Badan Anggaran DRPD Kota Ternate.
Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M Nur Taib saat dikonfirmasi Senin (17/7), mengklaim lokasi pembangunan tersebut sudah sesuai dokumen perencanaan.
“Semuanya sudah sesuai dokumen perencanaan. Untuk lokasi di Kelurahan Kota Baru, pembangunan rumah dinas dan mes pegawai kejaksaan 2. Untuk lokasi Kalumata, yaitu pembangunan kantor pengelola rusunawa kejaksaan,” ujarnya. (ano/tan)
