TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate rupanya tidak hanya memprioritaskan pembangunan lima unit rumah dinas dan mes pegawai Kejaksaan Negeri Ternate senilai Rp5,8 miliar.
Namun, dalam penelusuran lebih jauh melalui laman LSPE, ternyata Pemkot juga telah menganggarkan pembangunan kantor pengelolaan rusunawa kejaksaan Rp1,9 miliar, pagar rusunawa kejaksaan Rp1,4 miliar serta anggaran pembangunan lanjutan kantor Polres senilai Rp6 miliar.
Bahkan sebelumnya pada tahun 2022, Pemkot juga telah menganggarkan Rp4 miliar untuk pembangunan gedung Polres tahap pertama.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar di mana komitmen Pemerintah Kota Ternate terhadap pembangunan di tiga kecamatan pulau terluar (Moti, Hiri dan Batang Dua) sesuai visi-misi Ternate Andalan. Apalagi, pelabuhan hiri di Sulamadaha yang saat ini tak kunjung tuntas.
Pemkot harusnya lebih memprioritaskan melayani keperluan masyarakat, ketimbang instansi vertikal. Sebab kebutuhan dasar tiga daerah terluar ini sangat mendesak.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly saat dikonfirmasi Nuansa Media Grup (NMG) belum lama ini tak mau berkomentar banyak. Ia pun tak mau hal ini dipolemik lebih jauh.
Menurutnya, di kepemimpinan sebelumnya juga pernah dilakukan. Tetapi kenapa baru dipersoalkan di masa kepemimpinan M Tauhid Solemn.
Disentil terkait program prioritas Ternate Andalan apakah instansi vertikal juga masuk dalam dokumen RPJMD dan RKPD, dirinya enggan membuka suara.
“Saya tidak bisa komen. Dulu Pak Haji Bur itu bangun Kejari Rp5 miliar. Di zaman Pak Samsir juga banyak, kenapa baru sekarang di Pak Tauhid,” tandasnya. (ano/tan)
