JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyebut Halbar masuk kategori terbaik pengelolaan keuangan desa di Provinsi Maluku Utara versi Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK dengan nilai 87 persen.
Ini disampaikan James saat membuka kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, Selasa (25/7) di aula Bidadari Kantor Bupati Halbar.
“Seperti yang diketahui bersama bahwa saat ini ada 169 desa yang menerima dana desa (DD) dari 173 desa di Halbar. Walaupun demikian, kita patut bersyukur penilaian pengelolaan keuangan desa versi KPK tahun 2022 Halbar masih berada pada point 87 persen, di mana ini adalah nilai tertinggi se-Maluku Utara,” ucapnya.
Kemudian, kata James, dari status indeks desa membangun tahun 2022, terlihat ada 5 desa maju, 79 desa berkembang, 59 desa tertinggal dan ada 31 desa sangat tertinggal.
“Untuk itu, saya ingatkan kembali agar kita tidak terlena dengan keberhasilan kecil dari KPK dan segera mengejar ketertinggalan, sehingga ke depan dapat tercipta pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan efisien serta mampu sampai pada desa tertinggal di Halbar,” tandasnya.
Sekadar diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan dan Pembangunan BPKP Wasis Prabowo, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Edy Suharto, serta narasumber anggota Komite IV DPD RI Ikbal Hi Djabid, dan tim ahli anggota Wantimpres DR. Rahajeng Widya. (adi/tan)
