TERNATE, NUANSA – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding (Stuban) ke Bappelitbangda Kota Ternate, Selasa (25/7). Ini dalam rangka melihat dan belajar model perencanaan yang dilakukan Bappelitbangda Kota Ternate.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah, mengatakan stuban Banmus DPRD Jatim ke Bappelitbangda ini dalam rangka melihat dan belajar terkait model perencanaan yang ada di Kota Ternate.
“Kami ingin melihat sekaligus meminta masukkan dan inovasi atas program Wali Kota Ternate yang bisa kita adopsi untuk disampaikan ke Gubernur Jatim, bupati dan walikota yang ada di Jatim,” ujar Ubai.
Politisi PKB itu menuturkan, ada beberapa program Wali Kota Ternate yang bisa diadopsi dan akan disampaikan ke pemerintah daerah di Jatim, salah satunya adalah program Fokus Rembuk Ide Bersama (Foris). Bappelitbangda sebagai motor akan mendorong kearifan lokal dengan melibatkan secara langsung masyarakat setempat.
“Kami tadi diberikan masukkan bahwa Bappelitbangda punya satu program Foris. Program ini bagaimana wali kota itu bisa turun ke lapangan tanpa ada jarak dengan masyarakat. Ini menurut saya sangat bagus, karena itu bisa mendekatkan antara masyarakat dan juga pemerintah. Kami akan melihat program dan akan disampaikan ke Pemda di sana,” ucapnya.
Selain Foris, pihaknya juga merasa tertarik dengan aplikasi E-rempah yang dipakai secara internal oleh Bappelitbangda. Aplikasi ini sangat penting karena tidak hanya meng-update target dan realisasi APBD, tapi semua bisa dijangkau dan bisa diakses oleh publik.
“Kami sedikit menanyakan sampai detail terkait aplikasi E-rempah ini. Aplikasi ini kita bisa adopsi untuk terapkan di Jawa Timur,” kata dia.
“Kami masih meminta drafnya, caranya seperti apa, kan tidak ada salahnya juga belajar di Kota Ternate. Selain itu, kami juga tertarik dengan pengembangan geopark yang saat ini dilakukan Pemkot Ternate,” sambungnya.
Sementara, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengaku tujuan Banmus DPRD Jawa Timur ke Ternate hanya ingin melihat beberapa agenda perencanaan yang pernah dilakukan Bappelitbangda.
“Ada tiga hal menarik yang disampaikan, mereka tertarik yakni aplikasi E-Rempah, pengembangan geopark dan Foris, bahwa sejauh kepala daerah baik itu gubernur, wali kota dan bupati itu memberikan laporan atau memberikan evaluasi itu tercermin di Bappelitbangda,” tuturnya.
Menururnya, ada target realisasi, tetapi E-Rempah mampu mem-breakdown APBD sampai pada tingkat mendapatkan informasi terhadap berapa besar total pagu terhadap visi 1 dan keberpihakan visi 2.
“Ternate ada 8 misi, itu bisa diketahui setelah itu mem-breakdown 14 program prioritas tentunya kelihatan, teknisnya gampang. Aplikasi ini tinggal proses input, sebab sudah dibuat pelayanan subbidang, yakni pelayanan kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Jika rekan-rekan Bappelitbangda paham, maka ada turunan di RPJMD program yang menjadi penguatan di setiap OPD yang menyusun renstra dapat diketahui.
“Nanti ketika APBD berjalan ada pagu melekat di sini ditarik saja, artinya kegiatan sudah tergambar di visi mana, sehingga kemarin penyampaian KUA-PPAS yang dibuat ada dua penguatan untuk mendukung industrialisasi sampah dan air bersih,” terangnya.
Sisa 12 itu, lanjut Rizal, nampak dari aplikasi rempah kalau SIPD tidak mampu menerjemahkan, sehingga dengan TAPD diminta aplikasi ini dikembangkan untuk mengukur sejauh mana baik atau tidak.
Jatim juga sama, karena seorang kepala daerah harus melalui pendekatan misi. Sejauh mana target realisasi di lapangan tidak kelihatan, tapi aplikasi rempah ada titik benang merah, tidak perlu kelelahan merekap karena jejak digital sudah terekam.
“Ini bagian dari salah satu inovasi, kemarin Halut dan Sula tertarik dengan aplikasi ini, namun masih dalam masa uji coba dan belum dipublikasi secara resmi. Baru sifatnya secara internal di Bappelitbangda,” ucapnya.
“Bahkan kami sudah koneksikan dengan SIPD sebagai inovasi daerah, suksesnya kepala daerah tergantung sejauh mana keberpihakan APBD bisa dipotret dalam aplikasi ini,” sambungnya mengakhiri. (udi/tan)
