TERNATE, NUANSA – Komisi II DPRD Kota Ternate mengkalim Pemerintah Kota Ternate tidak fokus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Buktinya, pada triwulan dua ini, realisasinya baru mencapai 36,41 persen. Angka ini masih tergolong rendah.
Terkait capaian PAD tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, menyarankan agar Pemerintah Kota Ternate lebih fokus untuk menggenjot PAD tersebut.
“Saya melihat pemerintah tidak fokus. Padahal sumber pendapatan yang ada tidak perlu ekstensifikasi, tapi bagaimana political will atau kemauan yang kuat dari Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, dan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan objek-objek yang ada. Saya yakin jikalau pemerintah fokus betul dan dikaji secara internal dengan OPD terkait, PAD bisa mencapai Rp200 miliar,” ujar Mubin, Senin (24/7).
Sedari awal, kata Mubin, pihaknya sudah mengingatkan jangan sampai targetnya bukan belanja yang mengikuti pendapatan. Karena itu, DPRD menyarankan agar belanja disesuaikan dengan kemampuan pendapatan agar dapat terealisasi.
“Kita bisa menjaga balance pendapatan, tapi keinginan target belanja dulu baru kejar pendapatan kemudian naikkan pendapatan tentunya tidak rasional, ini bahaya,” ucapnya.
Menurutnya, harus dipatok belanja baru diforsir pendapatan, karena salah satu faktornya belanja transfer rata-rata mencapai target, namun yang menjadi perhatian adalah PAD.
Selain itu, pendapatan di sektor pajak daerah dari 10 item, hampir rata-rata setiap triwulan memenuhi target. Sementara untuk pajak restoran, pajak hotel dan pajak PJU rata-rata melebihi target.
Sedangkan di sektor retribusi daerah, ada 20 objek retribusi yang menjadi masalah. Tapi yang memenuhi target dari tahun ke tahun hanya retribusi pelayanan kesehatan, sementara 19 item penyumbang PAD sekitar Rp30 miliar lebih rata-rata tidak peduli.
“Itu yang DPRD inginkan saat pembahasan Perda, pemerintah mempertimbangkan betul target yang akan ditetapkan, karena apa yang mereka target harus sesuai dengan kemampuan objek yang ada di Kota Ternate,” kata dia.
Lebih lanjut politisi PPP itu mengaku, penyumbang PAD terbesar yang tidak mencapai target adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan capaian target harus Rp30 miliar, namun yang dicapai hanya Rp7 miliar.
Itulah sebabnya, program kegiatan yang dialokasikan oleh Pemkot tidak berjalan secara efektif, karena pendapatan tidak mencukupi. Sehingga harus realistis untuk menganalis kembali agar target pendapatan disesuaikan dengan objek.
“Kita ambil contoh tiga tahun ke belakang yang menjadi patokan. Di mana pemerintah stagnan, tidak berupaya keras bagaimana supaya objek retribusi berjalan sesuai realisasi yang bisa dicapai. Buktinya Sport Hall dan Plaza Gamalama Modern sudah berjalan berapa tahun, tapi sampai sekarang juga tidak dimanfaatkan oleh Pemkot Ternate,” katanya.
Mubin pun menyarankan, agar perlu ada skema. Sebagai contoh, analisis tim Apraisal yang ditetapkan Rp6 miliar, tidak ada satu pun pengusaha investor melamar bekerja sama dengan pemerintah kota, maka skema lain yang harus diambil.
“Tujuannya agar aset itu tetap terjaga dan terawat. Dengan begitu, Pemkot dapat menggenjot PAD. Tapi kalau didiamkan begitu saja, lama-kelamaan jadi rusak,” pungkasnya. (udi/tan)
