JAILOLO, NUANSA – Anggota Komite IV DPD RI, Ikbal Hi Djabid, menyoroti 31 desa sangat tertinggal di Kabupaten Halmahera Barat.
Menurut Ikbal, mayoritas perangkat desa di Halmahera Barat punya pendidikan hanya lulusan SMA, lalu diangkat menjadi perangkat desa.
Karena itu, dari salah satu faktor tersebut membuat SDM dalam pengelolaan dana desa (DD) dan anggaran dana Ddesa (ADD) masih lemah, sehingga banyak desa di Halmahera Barat masih berada di taraf tertinggal dan sangat tertinggal.
“Di desa-desa ini juga ada yang hanya tamat SMA, terus diangkat jadi perangkat desa,” ujar Ikbal saat reses di Halbar, Kamis (27/7).
Ia mengaku bersama rombongan tidak berkunjung di semua desa Halbar, tapi hanya mengambil satu sampel desa, yakni Desa Guaemadu.
“Guaemadu punya Bumdes Posi-posi yang sudah menghasilkan produk sayur-mayur hidroponik yang dipasok ke salah satu perusahaan tambang di Maluku Utara,” tuturnya.
“Jadi ini memang luar biasa hebat, tinggal ditingkatkan lagi agar desa lain juga terus berpacu untuk bangkit dari ketimpangan,” sambungnya.
Selain itu, ia takjub dengan perkembangan wisata pantai Lapasi Desa Lakoakelamo, namun perlu pengelolaan dan manajemen yang bagus.
Sementara, Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhamad, kepada wartawan mengatakan untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal tentunya ada indikator tertentu terutama faktor kemiskinan, kesehatan dan kondisi geografis yang terpencil.
“Kalau soal pengelolaan keuangan desa, saya pikir sama semua, karena desa semua punya dana desa. Hanya karena persoalan desa tersebut terpencil, tingkat fasilitas kesehatan juga minim, sehingga ada penduduk kurang gizi itu dianggap tertinggal,” jelasnya.
“begitu juga jaringan telekomunikasi juga belum ada, air bersih, listrik juga belum tersentuh. Itulah indikator-indikator yang menjadikan desa itu tertinggal dan sangat tertinggal,” tambah Ketua NasDem Halbar itu.
Djufri pun menyebutkan, rumus yang diatur terkait desa tertinggal dan sangat tertinggal juga menjadi nilai plus karena dana desanya mengalami kenaikan.
“Kita akan upayakan soal penanganan stunting. Sekarang lagi kampanye besar-besaran untuk menekan angka stunting, begitu halnya Pemkab Halbar juga memberikan bantuan rumah swadaya kepada masyarakat kurang mampu,” katanya.
Di sisi lain, masalah listrik seperti di Loloda Tengah, pihaknya terus upayakan mengambil jaringannya dari Tobelo dan lahannya sudah terbayar. Begitu juga masalah air bersih yang saat ini tengah digenjot oleh Kementerian PUPR di wilayah Ibu Loloda.
Sekadar diketahui, saat ini ada 169 desa yang menerima dana desa (DD) dari 173 desa di Halmahera Barat. Menurut Penilaian Pengelolaan Keuangan Desa versi KPK tahun 2022, Halbar masih berada pada poin 87 persen dan ini adalah tertinggi se-Maluku Utara.
Begitu pula status indeks desa membangun di tahun 2022, yakni terdapat 5 desa maju, 79 desa berkembang, 59 desa tertinggal dan 31 desa sangat tertinggal. (adi/tan)
