JAILOLO, NUANSA – Usulan anggaran senilai Rp3 miliar dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Halmahera Barat, yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 menuai protes, lantaran dianggap mubazir.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Halbar, Mahdin Husen, usai menggelar rapat bersama antara Komisi I DPRD Halbar dengan mitra kerja Dinas Sosial terkait pembahasan dokumen KUA-PPAS APBD-P 2023, Rabu (23/8).
Padahal, kata Mahdin, anggaran bantuan sosial (Bansos) Rp5 miliar yang diusulkan dalam APBD Induk 2023, realisasinya hanya Rp500 juta. Kini kembali diusulkan lagi anggaran Rp3 miliar yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS APBD-P 2023.
“Jadi perdebatan alot pada rapat itu pertama di APBD Induk saja Rp5 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp500 juta, ditambah lagi Rp3 miliar yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS APBD-P 2023. Inikan aneh, dengan kondisi keuangan yang seperti saat ini, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni seperti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan,” cetusnya.
Mahdin menuturkan, daerah ini dari tahun ke tahun adanya tren peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kekerasan terhadap anak dan perempuan, namun kenapa dari awal tidak dimasukkan di APBD Induk untuk anggaran pencegahan kekerasan tersebut.
“Ini malah dimasukkan di APBD Perubahan yang tidak memungkinkan untuk pencairan, karena keterbatasan anggaran. Kalau dalam kegiatan yang tercantum dalam APBD Induk kemarin, Rp5 miliar itu terus dilakukan pergeseran dan tidak ada tambahan anggaran di APBD Perubahan itu boleh-boleh saja. Jadi kalau item anggaran sosialisasi itu berjalan selama satu tahun, jangan diusulkan di APBD-P yang hanya berjalan beberapa bulan ini,” tukasnya. (adi/tan)
