TERNATE, NUANSA – Majelis Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Maluku Utara, membentuk tim investigasi untuk mengungkap terkait ijazah milik Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, yang belakangan menjadi perdebatan publik.
Pembentukan tim investigasi dilakukan setelah majelis Hukum dan HAM menggelar rapat kerja yang dipimpin Ketua Majelis Hukum dan HAM, Dr. Drs Amin Bendar, di kediaman Burhan Ismail, Minggu (10/9).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua PWM Malut Dr Aji Deni, dan Dr Aziz Hakim kemudian menunjuk Burhan Ismail sebagai ketua tim investigasi dengan sekretaris Hendra Kasim.
“Tim bentukan majelis Hukum dan HAM ini akan menelusuri ijazah milik Bupati Halsel, Usman Sidik. Pembentukan tim investigasi lantaran majelis Hukum dan HAM menerima pengaduan dari salah satu ortom Muhammadiyah, yakni Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara beberapa waktu lalu,” ujar Hendra.
Hendra menegaskan, penelusuran ijazah milik Bupati Halsel tak ada tujuan lain, kecuali bermaksud membersihkan nama baik Muhammadiyah yang diseret-seret dalam kasus dugaan ijazah palsu milik Bupati Halsel.
“Ini bukan bermaskud menzalimi Bupati Halsel, tapi untuk membantu memastikan ijazah tersebut asli atau sebaliknya,” tegas Hendra. (ano/tan)
