JAILOLO, NUANSA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami di Halmahera Barat, Selasa (12/9), bertempat di Aula Baikole Kantor Bupati Halbar.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, serta Kepala Balai BMKG Wilayah 4 Makassar Irwan Slamet dan peserta dari Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo.
Irine mengatakan, Halmahera Barat dipilih sebagai Sekolah Lapang Gempa 2023, karena Halbar salah satu wilayah yang paling rawan bencana gempa di Maluku Utara. Faktanya pada 2015 dan 2017 mengalami gempa Swarm.
“Saya pikir itu salah satu fenomena yang dialami oleh Halbar, sehingga Halbar menjadi salah satu wilayah yang rawan bencana di Indonesia,” ujar Irine kepada wartawan.
Hal ini sudah tentu menjadi sentral atau pusat tanggap bencana di wilayah Maluku Utara. Seyogyanya, kata dia, pihaknya pun menginginkan seluruh wilayah Maluku Utara mendapatkan Sekolah Lapang Gempa.
“Selaku Anggota DPR RI Komisi V yang bermitra dengan BMKG siap berikan dukungan anggaran untuk Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami ini, karena secara khusus literasi seperti ini sangat diperlukan,” tuturnya.
“Kita bicara bencana dan kita tidak bisa bicara mengenai program yang satu hari satu malam, tetapi perencanaan kesiapan SDM untuk menghadapi itu yang harus kita rintis dari sekarang. Tentunya tupoksi saya adalah memberikan dukungan anggaran dan juga melakukan pengawasan bagaimana program ini berjalan dan manfaatnya diterima oleh masyarakat,” sambung politikus PDIP itu.
Menurutnya, seluruh wilayah Halmahera Barat memiliki potensi yang sama, yaitu gempa. Salah satunya Desa Gufasa yang bisa mendapatkan potensi tersebut, sehingga dipilihlah Gufasa sebagai sampel.
“Perlu diketahui bersama, konsep ataupun bentuk dari kegiatan Sekolah Lapang Gempa ini sebenarnya adalah Training for Trainer, dalam artian bahwa para peserta yang mengikuti Sekolah Lapang Gempa ini bisa menularkan ilmunya pada masyarakat luas,” jelasnya.
Prinsipnya, tambah Irine, pihaknya dari DPR RI tentu memiliki tugas untuk perencanaan anggaran yang tidak hanya gempa bumi, tetapi lebih ke perubahan iklim. Sehingga itu, pemerintah diberi ruang penganggaran agar bisa cepat dan tanggap untuk melihat dan menanggapi perubahan iklim serta dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat berupa bencana. Begitu juga dukungan anggaran untuk alat-alat teknologi untuk memprediksi terkait dengan perubahan iklim.
“Di PUPR juga kita berikan dukungan anggaran untuk penanganan bencana, jadi hal itu menjadi fokus dari kami dalam melakukan penganggaran yang baru saja. Sebab pemerintah dan DPR sudah selesai pembahasan anggaran untuk 2024,” pungkasnya. (adi/tan)
