TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, rupanya menaruh perhatian terkait rendahnya progres capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate tahun 2023. Karena itu, ia berjanji bakal mengevaluasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD.
Tauhid mengaku, rendahnya PAD tersebut berkaitan dengan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di birokrasi Pemkot Ternate. Karena itu, ia terus mendorong OPD terkait lebih maksimal dan terus menggenjot PAD agar mencapai target.
“Jadi kita tetap akan dorong agar peningkatan PAD lebih maksimal lagi, terutama mengevaluasi SDM di masing-masing OPD. Karena PAD dari segi retribusi masih sangat rendah,” ujarnya, Selasa (12/9).
Sedangkan PAD dari segi pajak daerah tidak lagi bermasalah. Sebab kerja-kerja penagihan pajak sudah maksimal.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, menilai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate yang kerap tidak mencapai target, lantaran Sumber Daya Manusia (SDM) tak berkompeten alias lemah di lingkup Pemkot Ternate. Bahkan, kata dia, kelemahan SDM tersebut diakui Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman.
“Penyumbang PAD yang tidak mencapai target itu telah diakui Wali Kota Ternate, salah satunya kelemahan sumber daya manusia. Jadi PAD bukan malah stagnan tapi lebih menurun. Kalau ada kelemahan sumber daya, mestinya dievaluasi,” kata Mubin saat diwawancarai sejumlah wartawan, Senin (11/9).
Politikus PPP itu menegaskan, pihaknya telah memberikan pandangan terkait beberapa hal mengenai pendapatan yang stagnan di 5 tahun terakhir, yakni rata-rata realisasi PAD hanya 75 persen. Hal tersebut, menunjukkan Pemkot gagal merealisasikan tarif yang ditetapkan.
“Apalagi wali kota menyebut PAD tak capai lantaran hambatan sumber daya manusia. Misalnya, sumber daya manusia di bidang retribusi pasar dan pertokoan, wali kota pasti tahu kira-kira setiap tahun kenapa tidak mencapai target, makanya harus segera dievaluasi. Jangan di atas kertas diakui terus-menerus kelemahan SDM, tapi tidak ada perbaikan,” tegasnya.
Mubin menuturkan, setiap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan DPRD kepada wali kota untuk memperbaiki kinerja 1 tahun ke depan, selalu disebut sumber daya manusia menjadi ukuran dan patokan dalam rangka upaya merealisasi PAD.
“Selama ini tidak ada evaluasi, jikalau evaluasi berarti melahirkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi dampak PAD. Contohnya, di pasar orang yang di Plt kan lebih buruk dari sebelumnya dan tidak memberikan dampak apa-apa,” tukasnya.
Mubin menyarankan, Pemkot harus memiliki desain dan kebijakan yang betul-betul mengena sesuai kondisi objektif dari sumber pendapatan yang ada.
“OPD pengelola PAD harus punya integritas, itu yang paling penting. Dalam pandangan Faksi PPP menekankan upaya pemerintah dalam rangka melakukan peningkatan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, tapi sampai sekarang tidak berdampak,” tuturnya.
Kinerja pemerintah, lanjut Mubin, perlu dibangun karena regulasi sudah disiapkan, namun itikad kelemahan OPD terkait menyebabkan pendapatan tidak capai.
“Pengakuan wali kota terkait kelemahan perlu menggenjot PAD itu yang harus cari solusinya, kalau sumber daya manusia lemah bagaimana menghadirkan SDM yang bagus. Salah satunya kerja sama dengan pihak ketiga,” katanya menyarankan.
“Kalau sumber daya yang ada betul-betul dimanfaatkan atau diberikan pada orang yang ahli itu klir dan tentu masalahnya akan selesai. Untuk tahun 2023 angka penyumbang PAD hanya 9,2 persen lebih, sementara 90 persen adalah dana transfer. Sedangkan target realisasi itu Rp1 triliun lebih,” sambungnya menutup. (udi/tan)
