Polmas  

Bawaslu Ternate: Pers Jadi Mitra Strategis dalam Proses Pemilu dan Pilkada 

Suasana Bawaslu Ternate berdiskusi dengan wartawan (Berkawan). (Udi/NMG).

TERNATE, NUANSA – Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, mengaku pers merupakan mitra strategis dalam proses pemilu dan pilkada. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bersama pimpinan media Maluku Utara di Kantor Bawaslu Kota Ternate, Kamis (14/9).

“Ketika media stagnan, sudah tentu terjadi mis-informasi yang memicu sebuah kekosongan wacana yang kemudian tidak berdampak pada kalangan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, dari 5 tahun terakhir hingga ia dilantik kembali menjadi komisioner Bawaslu, wacana dari berbagai pemberitaan tentang Bawaslu yang disajikan kepada masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan.

“Kami menyadari bahwa dalam proses penyelenggara pemilu tidak boleh melepaskan diri dari insan pers, karena dalam satu asas UU pemilu itu dilaksanakan secara terbuka. Terbuka itu bukan hanya dilakukan penyelenggara teknis pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU. Ini sesuai kewenangan yang diberikan masing-masing pada UU Nomor 7 Tahun 2017,” jelasnya.

Kifli menuturkan, dalam prospek harus memberikan edukasi terkait pelaksanaan berjalannya proses pemilu dan berlangsungnya pemilu terbuka. Salah satu faktor yang menyajikan secara terbuka adalah wartawan menginformasikan pada kelompok masyarakat yang bersifat positif.

“Pada momentum pemilu dan pilkada 2024 ini harus terus bersinergi dalam menggerakkan perubahan untuk membantu seluruh perangkat penyelenggara menjadikan pemilu lebih baik,” tuturnya.

Kifli menjelaskan, Bawaslu merupakan sebuah lembaga pemerintah, maka sudah tentu diatur dengan berbagai macam peraturan. Salah satunya adalah bagaimana menyampaikan informasi ke publik.

“Karena lembaga pemerintah dibatasi ruang gerak, maka tidak bisa bergerak sendiri lantaran memiliki keterbatasan baik aspek hukum, manajerial maupun relasi,” ucapnya.

Pada 2022, lanjut dia, Bawaslu RI merilis bahwa Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang terbilang rawan money politik. Kerawanan money politik di Ternate juga termasuk salah satu wilayah kategori yang masuk dalam 20 besar.

“Ini tentu menjadi ikhtiar kami sebagai penyelenggara untuk memberikan edukasi, baik peserta pemilu maupun masyarakat,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, pasca diskusi Bawaslu Ternate dan wartawan langsung menandatangani ikrar bersama anti berita hoaks. (udi/tan)