MABA, NUANSA – Sebagai upaya menyikapi masalah penolakan PT Priven Lestari oleh Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato-wato, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP), di Kantor Bupati Haltim, Selasa (19/9).
RDP antara Aliansi Peduli Wato-wato, Komisi III DPRD Haltim dan sejumlah pimpinan SKPD teknis ini dipimpin Bupati Haltim, Ubaid Yakub, serta didampingi Wakil Bupati Anjas Taher dan Sekda Rick Chairul Richfat.
Ketua Aliansi Peduli Wato-Wato, Slamet Kuabang Purnomo, menyampaikan delapan poin pertimbangan penolakan keberadaan PT Priven di Buli, di antaranya gunung Wato-wato menjadi satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan masyarakat delapan desa di wilayah Kecamatan Maba, areal penambangan dekat dengan pemukiman warga, IPU PT Priven masuk dalam kawasan hutan lindung, kawasan IPU dinilai rawan bencana banjir dan tanah longsor serta gunung Wato-wato masuk dalam IUP PT Priven Lestari.
Selain itu, gunung Wato-wato adalah satu-satunya ruang hidup yang tersisa bagi masyarakat delapan desa di wilayah Kecamatan Maba, dan aktivitas penambangan oleh PT Priven Lestari dinilai berpotensi merusak dan mencemarkan sembilan sungai yang berhulu di area belakang Buli gunung Wato-wato yang selama ini digunakan untuk keperluan sehari-hari.
“Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT Priven Lestari mengabaikan kenyataan dan kondisi sebenarnya dan tidak melalui prosedur yang benar,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Haltim segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan IUP PT Priven Lestari pada instansi terkait di Jakarta sekaligus dapat memastikan persetujuan untuk memfasilitasi keberangkatan perwakilan warga Kecamatan Maba untuk menyampaikan aspirasi di Jakarta pada instansi terkait.
Menanggapi itu, Bupati Ubaid berjanji Pemkab akan memfasilitasi perwakilan aliansi Wato-wato untuk mendatangi sejumlah kementerian terkait di Jakarta dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat delapan desa di Kecamatan Maba terkait kehadiran PT Priven Lestari di Buli.
“Mengenai kepastian keberangkatan di Jakarta masih tunggu kesiapan aliansi Wato-wato dan Pemkab Haltim,” jelasnya. (tan)
