TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan pendatanganan kerja sama (MoU) tentang penyelenggara program jaminan sosial bagi Ketua RT dan RW di Kota Ternate.
Penandatanganan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkot Ternate dalam mendorong pekerja rentan agar dilindungi jaminan sosial sesuai amanat undang-undang.
Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, dalam sambutannya di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Rabu (27/9).
“Pemkot berupaya memberikan perlindungan secara bertahap kepada warga yang sudah jalan seperti para imam, kami juga akan perluas sampai ke Ketua RT dan RW. Dengan jaminan itu, supaya pekerja merasa nyaman dan aman karena ada jaminan dari pemerintah daerah,” ujar Tauhid.
Tauhid menegaskan, Pemkot Ternate akan perluas perlindungan jaminan sosial hingga ke ojek pangkalan. Bilamana ada insiden kecelakaan, maka sudah ada jaminan bagi para pekerja.
“Jika jaminan ini diberikan kepada seluruh masyarakat, maka sudah tentu mereka akan sejahtera. Karena mereka ada keyakinan ketika ada sesuatu terjadi (kecelakaan), maka pemerintah punya kewajiban memberikan jaminan. Hari ini kami buktikan melalui kerja sama dan akan ditindaklanjuti,” tegasnya.
“Jaminan sosial ini diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemkot Ternate, sehingga nanti diperluas bagi warga rentan tidak mampu atas risiko pekerjaan,” sambungnya.
Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku Utara, Arif Sabara, mengaku tanggung jawab perlindungan sangat mahal dan berat, namun perlindungan merupakan kebutuhan pekerja.
“BPJS memberikan jaminan kepada Ketua RT/ RW karena mereka telah membantu mempersiapkan kegiatan ini dari pagi sampai malam. Kemudian, jaminan ini sesuai visi misi wali kota agar memberikan perlindungan kepada warga Kota Ternate,” pungkasnya. (udi/tan)
