TERNATE, NUANSA – Komunitas Partner Eco Bhinneka (PEKA) Muhammadiyah Kota Ternate, mengibaratkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seperti sebuah kapal. Kendati masalah sampah adalah tanggung jawab bersama, namun yang memiliki peran penting dalam mengatasi masalah tersebut adalah DLH.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Devisi Lingkungan Hidup PEKA Ternate, Iffandi Pina, saat merespons pernyataan Kepala DLH Ternate, Tonny S Pontoh, terkait masalah sampah tidak harus disalahkan ke Pemkot sepenuhnya.
“DLH ibarat sebuah kapal, maka urusan sampah tergantung pada nakhodanya. Untuk itu, Pemkot dalam hal ini DLH harus bertanggung jawab,” ujar Iffandi kepada Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (12/10).
Dengan kata lain, secara implisit pernyataan tersebut menyinggung Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman. Artinya, DLH ingin mengatakan secara terang-benderang bahwa Wali Kota Ternate sekaligus Kepala DLH gagal, lantaran tidak mampu menyelesaikan masalah sampah.
“Kita tahu dinas terkait sebagai OPD teknis yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemkot dalam bidang persampahan, pengendalian lingkungan hidup, potensi dampak dan pencegahan pencemaran lingkungan, DLH harusnya berpikir bagaimana menerjemahkan dan merumuskan salah satu program prioritas ini, agar berhasil mewujudkannya. Apalagi masalah sampah termasuk program prioritas Wali Kota Ternate yang tertuang dalam RPJMD,” tegasnya.
Dalam konteks politik kepemimpinan, kata dia, pernyataan Kepala DLH yang enggan disalahkan ini digunakan untuk merepresentasikan bahwa DLH tidak ingin bertanggung jawab serta bersikap masa bodoh lantaran tidak punya kemampuan.
“Penanganan sampah sama dengan menangani air lintas wilayah. Sehingga pengelolaannya harus regional, tidak boleh teritorial birokratik, dan perlu sinergi antar dinas terkait hingga masyarakat pada umumnya,” tutur Iffandi.
Ia menambahkan, membuang sampah pada tempatnya pun bukan berarti masalah selesai, karena timbul permasalahan baru pada tempat pembuangan akhir (TPA). Olehnya itu, pihaknya menyarankan terkait pengelolaan sampah dengan program 3R sampah meliputi Reuses (penggunaan kembali), memanfaatkan kembali produk, terutama yang tidak dapat didaur ulang sampai sama sekali tidak bisa dimanfaatkan kembali.
“Kemudian, Reduce (mengurangi dan menurunkan jumlah), yaitu upaya mengurangi timbulan sampah, dan terakhir Recycling (mendaur ulang sampah). Ini harusnya diupayakan Pemkot Ternate,” tandas Ketua BP Hippmamoro Maluku Utara ini. (tan)
