DARUBA, NUANSA – Kondisi Masjid Agung Baiturrahman Pulau Morotai kini semakin memprihatinkan. Lihat saja, bangunan masjid megah yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut sudah terdapat kerusakan sejumlah fasilitas seperti kebocoran atap, rusaknya plafon hingga kerusakan tiang ka’bah masjid. Padahal, masjid tersebut baru diresmikan pada 2022 lalu.
Hal tersebut mendapat reaksi keras dari Ketua BP Hippmamoro Maluku Utara, Iffandi Pina. Ia mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara agar melakukan audit terhadap proyek pembangunan Masjid Agung Morotai tersebut.
“Masa, pagu anggarannya sampai puluhan miliar tapi kerusakannya secepatnya itu. Kami minta BPKP Malut segera mengaudit proyek pembangunan Masjid Agung Morotai ini,” ujar Iffandi kepada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (6/11).
Seharusnya, kata dia, kualitas sarana prasarana Masjid Agung Morotai adalah yang terbaik, karena pembangunan masjid tersebut sudah menelan anggaran yang cukup fantastis.
“Kurang lebih Rp57,9 miliar sudah digunakan untuk pembangunan, Rp25 miliar dianggarankan melalui APBD Pulau Morotai, sedangkan Rp35 miliar bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjam dari PT SMI tahun 2020. Ini pendanaan yang fantastis, jadi seharusnya kualitas sarana prasarananya diperhitungkan,” tegasnya.
Menurutnya, dari rentang waktu yang diresmikan hingga sekarang, keadaan pembangunan yang sudah rusak itu sudah bisa diketahui adanya permainan mencari keuntungan dalam proses pembangunan masjid tersebut.
“Kontraktornya patut dipertanyakan, sebab diduga kuat ada indikasi selain penyalahgunaan anggaran yang mengerucut pada penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.
“Soal kerusakan ini kita tidak harus meresponnya dengan nada sumir apalagi sekadar lihat dan menganggap itu sebagai hal yang wajar. Tapi pada soal ini juga perlu diduga kuat bahwa ada praktek kejahatan luar biasa atau korupsi saat pelaksanan pembangunan proyek tersebut, karena adakerusakan di sana sini,” sambungnya.
Selain itu, Iffandi meminta BPKP Malut segera melakukan audit agar ada kejelasannya, termasuk pihak-pihak yang berupaya mencari keuntungan. Ia pun menegaskan, akan melakukan aksi protes dengan mengonsolidasi seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk memboikot kantor BPKP Maluku Utara jika tidak diseriusi masalah tersebut.
“Biar ada kejelasan, BPKP Malut harus turun audit di Morotai. Kami akan melakukan aksi protes dan mengawal ini sampai tuntas,” katanya menegaskan. (tr1/tan)
