JAILOLO, NUANSA – Front Cipayung Plus yang tergabung dalam LMND, GMKI, dan GMNI Kabupaten Halmahera Barat mendesak James Uang dan Djufri Muhamad agar mundur dari jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halbar. Desakan tersebut berlangsung melalui aksi di depan Kantor Bupati Halbar, Rabu (8/10).
Ini karena massa aksi menilai, proses berjalannya masa kampanye dahulu pasangan James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR) mengusung 15 program prioritas yang dipakai sebagai senjata ampuh dalam memenangkan Pilkada 2020.
15 program prioritas yang ditawarkan oleh pasangan dengan akronim JUJUR itu seharusnya menjadi solusi dari penderitaan masyarakat Halmahera Barat. Akan tetapi di tengah perjalanan, kedua pucuk pimpinan Halbar tersebut dinilai gagal.
“15 program prioritas yang ditawarkan pada masyarakat terkesannya hanya sebatas surga telinga semata, baik dari program Halbar Sehat yang sampai saat ini implementasinya masih kasat mata, fasilitas rumah sakit yang tidak begitu memadai, maupun pelayanan rumah sakit yang buruk,” ujar salah satu orator Reinhard Matero.
Aktivis GMNI itu mengaku, kekurangan dokter spesialis yang mumpuni dalam bidangnya sampai pada tata kelola rumah sakit dianggap carut-marut. Karena itu, 15 program prioritas dianggap gagal dalam proses implementasinya.
Bukan hanya itu, masalah lainya yang menjadi pengkajian OKP bahwa ada arogansi kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Bupati Halbar. Sebab telah teridentifikasi adanya indikasi pemanfaatan hak kepala daerah dalam mengintervensi pengelolaan dana desa, yakni dengan mengarahkan setiap desa harus mengalokasikan anggaran dana desa untuk membeli sapi kurban pada 2021 lalu.
Sementara itu, Ketua Cabang GMNI Halbar, Marinus Pangulili, menyebut program prioritas yang dinilai gagal di antaranya program Halbar Terang, Halbar Berdering, Halbar Sehat dan program Halbar Cerdas.
“Untuk program Halbar Sehat tidak relevan dengan RSUD Jailolo, karena fasilitasnya tidak lengkap. Apalagi bupati ketika sakit saja memilih berobat di rumah sakit yang berada di daerah Jawa,” katanya.
Di sisi lain, pihaknya menyentil terkait anggaran PEN yang diduga disalahgunakan. Sebab PEN bukan diperuntukkan membangun infrastruktur, tetapi untuk swadaya masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Jadi bagi kami anggaran PEN tidak tepat sasaran, pembangunan infrastruktur pun tidak mendatangkan PAD (pendapatan asli daerah) untuk daerah itu sendiri. Untuk itu, kami menegaskan ini menjadi sebuah catatan bagi Pemkab Halbar,” tegasnya.
“Baru-baru ini hangat diperbincangkan oleh seluruh elemen masyarakat Halbar bahwa alokasi anggaran PEN dinilai tidak sesuai dengan keadaan objektif pembangunan di Halbar. Alokasi anggaran PEN dalam pembuatan ruang terbuka hijau Sasadu Lamo menelan anggaran yang terbilang begitu besar, kurang lebih Rp8 miliar lebih dihabiskan untuk pembuatan taman yang secara asas manfaatnya tidak menyentuh langsung dengan kepentingan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat,” sambungnya.
Padahal, pinjaman PEN seharusnya diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19. Akan tetapi pada aktualisasinya alokasi anggaran PEN tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Maka dari itu, kami dapat berkesimpulan bahwa James Uang dan Djufri Muhamad gagal dalam menakhodai Halmahera Barat menuju pada kesejahtraan masyarakat,” cetusnya. (adi/tan)
