TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerahkan dana hibah Rp145 miliar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Malut. Penyerahan yang tertuang dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dalam rangka menyukseskan Pilkada tahun 2024.
NPHD tersebut ditandatangani Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, serta Ketua KPU Pudja Sutamat dan Ketua Bawaslu Masita Nawawi Gani, bertempat di kediaman gubernur, Selasa (21/11).
Ketua KPU Malut, Pudja Sutamat kepada Nuansa Media Grup (NMG) mengatakan, penandatanganan NHPD sudah sah secara hukum sehingga sesuai ketentuan, dalam 14 hari kemudian bakal ditransfer ke KPU sebesar 40 persen atau Rp58 miliar untuk tahun 2023.
Selebihnya, kata Pudja, dalam APBD induk 2024 berdasarkan kesepakatan Pemprov dan DPRD Malut, akan didorong kembali sebesar Rp80 miliar lebih.
“Jadi KPU provinsi Rp74 miliar, sementara untuk membayarkan ke KPU kabupaten kota sebesar Rp71 miliar sehingga totalnya Rp 145 miliar,” jelas Pudja.
Menurutnya, anggaran tersebut telah dimasukkan dalam APBD-P, sehingga sudah dipastikan ketersediaan anggarannya. Separuh total anggaran yang dimaksud hanya diperuntukkan pada pembiayaan komposisi dikarenakan saat ini kegiatan belum berjalan.
“Nanti setelah jalan baru kita bayar. Misalnya honor panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang dibayar tiap bulan. Begitu juga dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau pendistribusian logistik akan kita bayarakan dari provinsi,” tuturnya.
Ia menambahkan, total besar anggaran yang diusulkan sebelumnya Rp121 miliar. Hanya saja ada desakan dari kabupaten kota, sehingga dana sharing-nya dinaikkan menjadi Rp145 miliar.
“Setelah penandatanganan ini kita menunggu terbitnya PKPU supaya bisa jalan proses awal ini. Dasar dari untuk menyelenggarakan pemilihan harus ada PKPU-nya tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota,” terang Pudja.
Sementara itu, Gubernur AGK optimis memastikan bahwa anggaran Pemilu akan segera diselesaikan, meskipun saat ini pemerintah daerah dilanda krisis keuangan dengan beban utang yang begitu besar.
“Mudah-mudahan dana KPU tidak terlalu terlambat walaupun kita memang ada minus keuangan daerah. Ini sangat penting sekali, sehingga kita harus tuntaskan sebelum waktunya,” tandasnya. (ano/tan)
