TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate mematok target tinggi pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp31 miliar di tahun 2024. Angka ini tentu meningkat dari target sebelumnya. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkot mengandalkan grosir dan toko sebagai hasil dari pendapatan daerah.
Sementara itu, Plaza Gamalama Modern yang dipastikan penyumbang PAD terbesar ini dianggap kurang begitu menarik perhatian Pemkot. Itu sebabnya, gedung megah empat lantai ini belum juga difungsikan.
Kabarnya, pihak kedua yang rencananya akan mengelola Plaza Gamalama ternyata masih keberatan dengan opsi nilai kontrak yang diajukan Pemkot Ternate. Itu artinya, kapan gedung ini difungsikan masih belum jelas. Akibat keberatan yang datang dari PT Athena Tagaya selaku pihak kedua, Disperindag Ternate masih harus berkoordinasi dengan inspektorat.
“Ada beberapa retribusi yang menjadi target kenaikan (PAD), yakni berupa pelayanan grosir dan pertokoan, jadi bukan hanya Plaza Gamalama, karena di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu, daerah diberikan ruang untuk menaikkan tarif dan objek bertambah,” kata Kepala BP2RD Kota Ternate, Jufri Ali, Senin (27/11).
“Untuk pajak daerah pasti naik kurang lebih Rp6 miliar, karena secara akumulatif tahun 2023 melampaui target, termasuk pendapatan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian,” sambungnya.
Menurut Jufri, prinsipnya kenaikan retribusi pengelolaan barang milik daerah (BMD) terhadap pemanfaatan aset daerah ada penambahan perluasan jenis objek. Contohnya, tarif pelayanan tempat olahraga, prasarana tempat olahraga Gelora Kie Raha, pemakaian gedung cagar budaya dan masih banyak cara mendapatkan pendapatan di setiap OPD hingga mempengaruhi kenaikan retribusi.
“Sementara lain-lain, PAD yang sah itu di Plaza Gamalama dengan target Rp31 miliar. Padahal saya lihat realisasi sekarang tidak mungkin, sedangkan Plaza Gamalama nilai kontraknya Rp6,8 miliar per tahun dan belum ada perjanjian kerja sama (PKS). Dari pihak kedua maunya bayar di muka, mana ada orang yang bayar di muka, sehingga tertunda dan kami mencoba mencari solusinya,” tandasnya. (udi/tan)
