TERNATE, NUANSA – Pernyataan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M Nur Taib, terkait pembangunan jalan di Kecamatan Pulau Moti, kembali menuai kecaman dan mendesak Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, mencopot yang bersangkutan dari jabatannya.
Tokoh Pemuda Kecamatan Moti, Halik Thalib, menegaskan Kadis PUPR seharusnya jangan menjadikan masyarakat Moti sebagai kelinci percobaan dengan memandang bahwa pembangunan jalan harus sesuai keinginan masyarakat setempat.
“Kadis PUPR tidak bisa memandang sebuah pembangunan itu mengikuti selera masyarakat atau selera kadis, tapi apa yang sudah menjadi perencanaan harus diikuti, karena perencanaan yang dibuat lalu tertuang dalam RAB itu sampai dengan puluhan tahun ke depan, bukan hanya hari ini,” tegas Halik, Senin (27/11).
“Perlu saya sampaikan bahwa masyarakat Moti juga adalah bagian dari masyarakat Kota Ternate, yang harus hidup selayaknya masyarakat yang berada di Bastiong dan Gamalama,” sambungnya.
Halik menilai, Kadis PUPR keliru besar dan tidak paham jika volume pekerjaan dikurangi karena pertimbangan di Kecamatan Moti ini mobilnya tidak banyak.
“Saya rasa ini keliru, Kadis harus ikut perencanaan atau RAB, bukan pertimbangan minimnya kendaraan, karena yang namanya pekerjaan itu direncanakan hingga beberapa tahun akan datang, bukan hanya hari ini,” tegas mantan pengurus KNPI Kota Ternate ini.
Untuk itu, Halik mendesak agar wali kota segera mengevaluasi Kadis PUPR dan Kabid Binamarga, karena pembangunan jalan berada di bidang tersebut.
“Bila perlu pak wali copot dua orang ini, karena sudah beberapa kali melakukan hal yang sama, contohnya proyek fiktif tahun lalu. Jadi tidak ada alasan lagi, kalau pak wali harus copot mereka yang tidak paham perencanaan,” tandasnya. (udi/tan)
