DARUBA, NUANSA – DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 bersama Pemkab Morotai. Kegiatan ini berlangsung di ruang paripurna DPRD Morotai, Selasa (28/11).
Plt Sekretaris Daerah Morotai, Suriyani Antarani, saat membacakan pidato Pj Bupati M Umar Ali mengaku sedikit keberatan dengan anggaran di tahun 2024 nanti. Ini karena pihaknya harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kegiatan pusat yang tengah diperhadapkan dengan Pilkada serentak 2024.
“Ini yang menguras anggaran daerah cukup tinggi. Selain target pencapaian RPJMD di daerah, juga RPJMN harus tercapai, dan hari ini anggaran pada semua OPD sudah sangat ketat dan maksimal. Untuk itu kami berharap kerja sama dan pengertian baik dari semua elemen,” ucap Suriyani.
Ia menuturkan, belanja daerah dan postur anggaran tahun 2024 ini dirancang dalam posisi defisit. Meski begitu, defisit yang terjadi masih dalam ambang batas yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Ia pun berharap pada pimpinan dan anggota DPRD Morotai agar dapat mengawal dan memberikan dorongan motivasi yang konstruktif kepada OPD yang sudah diberikan amanah untuk target pendapatan asli daerah (PAD) di tahun 2024.
“Terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dan memberikan kontribusi dan partisifasi aktif terhadap seluruh proses penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Selain itu, ia mengimbau kepada OPD, baik badan, dinas, dan kantor serta sekretariat daerah agar secara proaktif dan responsif senantiasa mengikuti pembahasan tahapan-tahapan selanjutnya dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2024. Sehingga dapat terselesaikan walaupun agak sedikit lewat dari jadwal yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Keberhasilan setiap program yang dilaksanakan sangat tergantung dari peran serta dukungan setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya. Berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut disyukuri. Hasil-hasil yang dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintah daerah, yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang,” paparnya.
Suriyani menegaskan, keterlibatan setiap komponen untuk ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu program perlu dikembangkan, sehingga diharapkan akan menghasilkan sinergi positif bagi percepatan dan keberhasilan pembangunan.
Untuk APBD 2024 yang dirancang sebesar Rp854,809,732,795 miliar itu terdiri dari belanja gaji pegawai dan tunjangan senilai Rp261,768,039,577 8,30 persen dari anggaran sebelumnya. Kemudian, belanja barang dan jasa sebesar Rp165,318,448,370 turun 31,53 % dari tahun sebelumnya.
Belanja subsidi untuk PDAM sebesar Rp3.440.200.000 tidak mengalami perubahan. Belanja hibah untuk keperluan Pilkada tahun 2024 sebesar Rp32,845,899,900 naik cukup tinggi dikarenakan pembiayaan Pilkada serentak. Belanja bantuan sosial sebesar Rp10,290,637,000 naik dari tahun sebelumnya.
Belanja modal tanah sebesar Rp2,500,000,000 turun 50%. Belanja modal peralatan dan mesin Rp10,921,066,354 turun 64% dari tahun sebelumnya. Belanja modal gedung dan bangunan Rp105,553,665,293 juga turun 24% dari tahun sebelumnya. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp143,306,376,000.
Belanja modal aset tetap lainnya Rp385.000.000 turun 72% dari tahun sebelumnya, belanja tidak terduga senilai Rp2.500.000.000 juga turun 40% dan belanja transfer ke desa Rp115.480.400.301 naik 2% dari tahun sebelumnya. (tr1/tan)
