TERNATE, NUANSA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Ternate mendapat tanggapan dari DPRD Kota Ternate. Pasalnya, anggaran belanja dan pendapatan dianggap tidak rasional, sehingga DPRD menilai Pemkot asal-asalan menyusun RAPBD tersebut.
“Beberapa yang dibelanjakan ini harus dicek dulu keuangan daerah kita, jadi RAPBD tahun 2024 diploting Rp1,141 triliun sekian, sementara belanja Rp1,130 miliar, maka surplus sekitar Rp3 miliar,” ujar Anggota DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid, Kamis (30/11).
Menurutnya, harus ditelusuri terlebih dahulu apakah rasional antara pendapatan dan belanja daerah dari target setelah perubahan Rp154 miliar, karena direalisasi sekarang baru mencapai Rp56 miliar. Realisasi begitu rendah, namun Pemkot menaikan Rp26 miliar, sehingga ini tidak seimbang.
Demikian pula, rincian terkait pajak daerah masih rasional karena target Rp71 miliar sudah melampaui Rp90 miliar. Bergeser ke retribusi daerah tahun 2023 target Rp32 miliar, realisasi sekarang baru Rp17 miliar dan ini jauh sekali, kemudian hasil kekayaan daerah dipisahkan target Rp5 miliar, realisasinya baru Rp1 miliar.
“Yang lebih mengkhawatirkan lagi lain-lain pendapatan yang sah. Targetnya Rp45 miliar, sedangkan realisasinya sampai sekarang baru Rp7 miliar sekian. Alasan Pemkot menaikan pendapatan agar mengejar belanja, itu yang perlu kami rasionalisasi,” katanya.
Pihaknya khawatir, jika Pemkot mengutamakan belanja lalu menyesuaikan dengan pendapatan. Karena memang tidak ada kajian tentang potensi, sehingga Pemkot menaikan target hanya asal-asalan dan tidak melalui analisis rasional yang baik.
Selain itu, tidak melalui satu kajian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga kegiatan yang diploting tersebut kemungkinan besar tidak dilaksanakan. Hal tersebut tentu akan berimbas pada OPD yang sudah mengusulkan program kegiatan yang dianggap prioritas tetapi tidak direalisasi.
“Kenapa DPRD ingin meminta rasional untuk melihat APBD ini, agar supaya OPD jangan korban. Bahkan Pemkot juga anggarkan belanja piring, sendok, gelas, peralatan ojek andalan, BLT, mickser dan kompor sekitar Rp17miliar, itu yang tidak rasional. Anggaran tersebut melekat di Dinas Koperasi Rp10 miliar, Rp5 miliar di Disperindag Rp1,7 miliar di Dinas Pariwisata, sehingga belanja ini digeser ke belanja yang mendesak,” paparnya.
“Mengapa digeser, memang perencanaan tidak matang dan kurang bagus, tak ada di KUA-PPAS dianggarkan Rp10 miliar. Itu yang kemudian DPRD meminta supaya diperbaiki agar digeser untuk menambah honor PTT, sehingga naik Rp250 ribu per bulan maka di ploting sebesar Rp10 miliar. Bayangkan saja gaji mereka hanya Rp900 ribu berijazah SMA dan Rp1 juta sarjana, ini sangat miris,” tambah politikus PPP ini.
Mubin mengaku, pihaknya akan terus melihat jika tidak sesuai, maka akan mengingatkan kepada Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman. Apalagi jika DPRD menilai tidak realistis, maka harus diperbaiki.
“Ada program kegiatan OPD yang disepakati dan diakomodir, sehingga diminta kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan, lakukan penyesuaian kalau kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi. Untuk itu, Pemkot harus memperbaiki RAPBD tahun 2024 agar berkualitas, setelah itu baru disahkan,” pungkasnya. (udi/tan)
