Hukum  

Empat Kantor OPD Pemprov Malut Disegel KPK

Gedung KPK. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan membuktikan keraguan masyarakat Maluku Utara atas lembaga antirasuah tersebut dalam rangka penanganan kasus korupsi di daerah. Sepertinya kedatangan jajaran KPK di Maluku Utara baru-baru ini tidak sekadar melakukan supervisi, tetapi lebih dari itu, yakni melakukan penindakan.

Informasi yang dihimpun Nuansa Media Grup (NMG) dari sumber terpercaya menyebutkan, KPK sementara ini membidik sedikitnya 10 pejabat Maluku Utara. Apakah dari 10 pejabat tersebut hanya jajaran Pemprov atau ada juga wakil rakyat yang dibidik, pun sementara belum terkonfirmasi.

Hanya saja, sejauh ini belum terkonfirmasi siapa-siapa saja yang bakal ditetapkan tersangka dan ditahan KPK. Lembaga antirasuah juga belum memberikan keterangan. Sehingga itu, para pejabat itu bisa jadi target atas kasus dugaan korupsi yang mana, juga masih simpang siur.

Sementara ini penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap kediaman Gubernur Provinsi Maluku Utara sekaligus Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Malut di Kota Ternate, Senin (18/12).

Informasinya, penggeledahan ini terkait dengan dugaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Pemprov Malut itu beserta beberapa pejabat eselon dua lainnya.

Amatan Nuansa Media Grup (NMG) di lapangan, beberapa penyidik lembaga antirasuah itu keluar dari kediaman gubernur sekira pukul 19.20 WIT. Belum diketahui dokumen apa saja yang di bawah dari hasil penggeledahan ini. Terlihat beberapa penyidik setelah keluar dari kediaman langsung menaiki sebuah mobil berwarna hitam.

Selain kediaman gubernur yang digeledah, KPK juga dikabarkan melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Malut.

Informasi yang didapat wartawan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Gubernur Abdul Gani Kasuba di Sofifi juga disegel.

“Iya tadi ada KPK di kediaman gubernur,” ujar sumber NMG saat dikonfirmasi.

Sementara itu, disegelnya kantor Dikbud Maluku Utara pun diakui salah satu staf. Ia mengaku ada dua penyidik KPK yang datang ke kantor Dikbud menumpangi mobil jenis Innova. Mereka sempat masuk ke ruangan Kepala Dikbud hingga beberapa menit, kemudian meninggalkan kantor Dikbud.

Selain itu, beberapa jam terakhir ini masyarakat Maluku Utara dibuat geger karena ada informasi yang beredar bahwa sudah ada dua pejabat yang ditahan.

Kepala Biro Humas Pemprov Malut, Rahwan K. Sumba yang dikonfirmasi wartawan terkait penyegelan dan penggeledahan ini tak merespons. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp maupun sambungan telepon juga tak menggubris hingga berita ini ditayangkan. (tim)