TERNATE, NUANSA– Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate dan mahasiswa Maluku Utara di Jakarta meminta penegak hukum menyoroti dugaan nepotisme di Pemkot Ternate. Bagi KNPI dan mahasiswa, nepotisme adalah perilaku setiap kepala daerah yang melanggar aturan yang berlaku. Dugaan nepotisme di Pemkot Ternate ini disorot publik, setelah Rizal Marsaoly dilantik sebagai Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate.
“Kami minta ke KPK supaya melihat juga dugaan praktik nepotisme di tubuh Pemkot Ternate. Jika tidak, maka tentu saja dugaan ini akan terus dilakukan dan pasti akan merugikan publik luas, karena kepemimpinan Tauhid Soleman sebagai Wali Kota diduga hanya mementingkan lingkaran keluarganya. Bukan hanya Sekkot, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya juga sebagian proyek di Pemkot Ternate diduga dikuasai lingkaran keluarga Wali Kota,” teriak beberapa orator saat melakukan aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KNPI Kota Ternate, Samar Ishak menambahkan, sebenarnya publik sudah mencium aroma nepotisme yang diduga dibangun oleh Wali Kota Ternate tak lama setelah dilantik. Diduga kuat sebagian besar kegiatan di Pemkot Ternate dikerjakan orang dekat Wali Kota. Publik sudah tidak bisa menahan amarah lagi setelah adik ipar Wali Kota dilantik sebagai Sekkot Ternate.
“Ini praktik kepemimpinan macam apa. Jangan tunjukan hal buruk ke publik. Seorang pejabat daerah ini harus memberikan contoh yang baik ke masyarakat, bukan malah membangun sesuatu yang nantinya menimbulkan publik tidak terima. Apalagi yang mau mereka klarifikasi ? Toh benar kan sebagian besar kegiatan di Pemkot Ternate yang diduga dikuasai oleh lingkaran keluarga Wali Kota. Apalagi sekarang ini Wali Kota telah melantik adik iparnya sebagai Sekkot Ternate. Tipe pemimpin seperti ini jangan lagi kita pilih ke depannya,” harapnya menegaskan.
Aksi mahasiswa
Sementara itu, ketiga kalinya mahasiswa Maluku Utara (Malut) menggelar aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak lembaga antirasuah tersebut mengusut dugaan suap yang diduga menyeret nama Wali Kota M. Tauhid Soleman dan Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoly. Nama Ketua DPRD Muhajirin Bailussy juga ikut disebutkan dalam aksi itu.
Pada aksi ketiga yang digelar pada Senin (8/1), mahasiswa meminta KPK membentuk tim untuk menelusuri dugaan suap yang diduga ada hubungannya dengan proses administrasi serta izin rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kawasan reklamasi Kelurahan Kalumata, Ternate, dengan anggaran Rp 1,69 triliun. Tidak hanya pada aksi pertama dan kedua, pada aksi ketiga ini juga KPK begitu responsif terhadap massa aksi. KPK bahkan menanggapi langsung tuntutan mahasiswa tersebut.
“Kami apresiasi KPK yang sudah menerima laporan kami secara resmi pada aksi pertama dan kedua dan pada aksi ketiga ini menanggapi secara baik permintaan kami soal pembentukan tim investigasi untuk menelusuri dugaan suap tersebut. Kami telah sampaikan di hadapan utusan KPK yang temui kami, bahwa dugaan suap ini harus diusut. Jika tidak, maka rencana pembangunan rumah sakit itu akan sarat dengan dugaan suap. Pasalnya, rencana pembangunan rumah sakit ini ada banyak pihak yang menolak, termasuk beberapa wakil rakyat. Bukan tidak mungkin terjadi transaksi gelap untuk mencairkan suasana tersebut,” tutur Koordinator Aksi, Alfian Sangaji.
Menurut dia, pihaknya masih akan melakukan aksi di KPK, jika tuntutan mereka tak direspons dalam waktu dekat. Mahasiswa berjanji akan mengawal dugaan masalah itu hingga diusut tuntas KPK. “Kami sudah komitmen untuk mengawal masalah di Maluku Utara. Kami banyak belajar, sehingga masalah yang kami kawal harus tuntas dulu baru melanjutkan kasus lain yang lebih menarik untuk diungkapkan ke publik,” ujar Alfian.
Sebagaimana diketahui, pada 2 Januari mahasiswa secara resmi mengadukan dugaan suap tersebut ke KPK, dengan nomor aduan: 2024-A-00027. Atas dasar itu, mahasiswa berkeinginan mengawal terus hingga KPK benar-benar melakukan penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak yang namanya sudah dimasukkan ke KPK. (red)
