TERNATE, NUANSA – Politisi Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, mengaku prihatin atas meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
“Kita punya sumber daya alam yang melimpah, baik di sektor pertambangan maupun perikanan, tetapi angka kemiskinan masih tinggi,” ujar Helmi, Minggu (21/1).
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kemiskinan di Maluku Utara pada Maret 2023 sebesar 6,46 persen atau mengalami kenaikan 0,09 persen poin terhadap September 2022, dan naik 0,23 persen poin terhadap Maret 2022.
Bagi Helmi, solusi untuk mengatasi jumlah angka kemiskinan adalah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.
“Dengan hadirnya aturan tersebut dapat membantu percepatan pembangunan di Maluku Utara,” kata dia.
Mantan anggota DPRD Maluku Utara ini bilang, terdapat delapan provinsi berciri kepulauan di Indonesia, yakni Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Nah, RUU ini yang harus diperjuangkan nanti agar masuk dalam program legislasi nasional prioritas, sehingga dapat dibahas oleh DPR dan pemerintah pusat,” tutur Helmi.
Ia menambahkan, saat ini daerah kategori kepulauan sangat dirugikan. Dia mencontohkan, pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dihitung berdasarkan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk. Sementara faktanya, daerah berciri kepulauan memiliki perairan yang lebih luas ketimbang daratan dan jumlah penduduk lebih sedikit yang tersebar di pulau-pulau.
“Sehingga jangan heran jika jumlah kemiskinan kita meningkat. Padahal, potensi daerah kepulauan tidak kalah dengan daerah yang didominasi daratan. Ada hasil laut, tambang, gas, kehutanan, dan sebagainya. Namun karena pembagian ini tidak merata, kami tetap miskin,” pungkasnya. (tan)
