DARUBA, NUANSA – Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (PB Hippmamoro) Maluku Utara, mengecam langkah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai karena mengizinkan Indomaret beroperasi. Mereka juga mengancam akan memboikot aktivitas kantor Bupati Morotai jika Pemkab bersikeras mengizinkan ritel modern tersebut.
“Jika Pemda Morotai berani mengizinkan ritel modern tersebut beroperasi, kami siap mengajak pelaku UMKM, toko dan Kios Rakyat untuk kepung Kantor Bupati jika Pemda semena-mena tanpa memperhitungkan dan memperhatikan hal lain,” tegas Ketua Hippmamoro Malut, Iffandi Pina, kepada Nuansa Media Grup (NMG), Sabtu (20/1).
Bagi dia, meski ritel modern tersebut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Morotai, namun pusat perbelanjaan seperti Indomaret harus disertai dengan analisis kondisi sosial ekonomi setempat serta memperhitungkan keberadaan pasar tradisional.
“Tentunya akan melemahkan pendapatan pelaku UMKM, Kios Rakyat dan toko-toko kecil yang dikelola oleh masyarakat lokal, terutama juga 30 BUMDes Mart. Ini yang mestinya dipikirkan Pemda Morotai,” ujar Iffandi.
Menurutnya, rencana Pemkab Morotai mengizinkan 5 ritel modern beroperasi tidak punya kajian dan telaah yang panjang dan mendalam. Aspek eksternalitas sosial ekonomi akibat dari kebijakan investasi juga tidak selalu dijadikan perhatian.
“Jangan bilang harus ada persaingan antara ritel modern tersebut dengan UMKM setempat. Yang pasti kita sudah tahu mana yang menang dan mana yang kalah,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga membantah pernyataan Asisten I Setda Morotai, Muhlis Baay, yang mengklaim bahwa meski ritel modern tersebut beroperasi, bakal menjamin pelaku-pelaku UMKM Morotai tak diabaikan pemerintah daerah setempat.
Padahal, kata Iffandi, Pemda Morotai selama ini tidak pernah menempatkan kepentingan UMKM dan usaha rakyat sebagai prioritas utama dengan bantuan permodalan kepada UMKM. Selain itu, pendampingan dan pelatihan terhadap pelaku UMKM dan usaha rakyat di daerah ini juga tidak pernah dilakukan.
“Bagi kami pernyataan tersebut omong kosong doang dan tidak berdasar. Jangan main-main ini soal nasib dan hajat hidup yang harus menjadi pertimbangan serius untuk kita semua,” tegas Iffandi.
Lebih lanjut, Iffandi berkata karena Pemkab Morotai tidak konsisten dengan keputusan penolakan ritel modern beroperasi di Morotai saat beberapa bulan lalu, pihaknya akan mengonsolidasi dengan seluruh kalangan masyarakat untuk memboikot perkantoran di Morotai.
“Karena Pemda sudah bohongi rakyat Morotai, kami pastikan pekan depan gelombang protes akan lebih besar,” tutupnya menegaskan. (ula/tan)
