JAKARTA, NUANSA – Mahasiswa Maluku Utara (Malut) kembali menggelar aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/1). Ini yang keempat kalinya massa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemerhati Hukum (MAPERHUM) itu menggelar aksi dan mendesak lembaga antirasuah tersebut menindaklanjuti laporan mereka terkait dugaan korupsi yang diduga menyeret nama Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, salah satunya menyangkut dugaan suap rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kawasan reklamasi Kelurahan Kalumata, Kota Ternate.
Selain berorasi, massa aksi juga membawa sejumlah spanduk yang ada foto Wali Kota Ternate, Sekkretaris Kota (Sekkot) Ternate Rizal Marsaoly dan Ketua DPRD Muhajirin Bailusi. Massa aksi juga bahkan membakar foto Wali Kota di depan Gedung Merah Putih KPK yang dilihat langsung staf KPK dan aparat kepolisian.
Selain dugaan suap rencana pembangunan RSUD dan dugaan korupsi lain, massa yang dipimpin Alfian Sangaji itu meminta KPK memeriksa Wali Kota menyangkut dugaan korupsi anggaran penyertaan modal PT. Alga Kastela. “Kami sudah masukkan sejumlah data ke KPK, terkait dengan beberapa kasus dugaan korupsi di Ternate. Laporan kami itu dengan nomor: 2024-A-00027 Tertanggal 2 Januari 2024. Kami harap KPK merespons laporan ini supaya ada efek jeranya,” ujar Alfian dengan nada berharap.
Menurutnya, kontroversi soal rencana pembangunan RSUD itu setidaknya menjadi pintu masuk KPK untuk melakukan penyelidikan. Di Gedung DPRD Ternate, ada nama Mubin A. Wahid dan Heny Sutan Muda yang dengan tegas menolak rencana pembangunan RSUD tersebut, karena tidak seimbang dengan APBD Ternate. Sebagaimana diketahui, Pemkot Ternate berencana membangun RSUD itu dengan anggaran Rp 1,6 triliun. Setelah berorasi dan membakar ban bekas, massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. (tan)
