DARUBA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengalokasikan anggaran pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) untuk tahun 2024 sebesar Rp700 juta.
“Sebelumnya, anggaran paskibraka pada tahun 2023 hanya sebesar Rp500 juta sekian. Jadi anggarannya sudah naik sekitar Rp700 juta,” kata Kepala Kesbangpol Morotai, Lauhim Goraahe, kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu, (31/1).
Menurutnya, kenaikan anggaran paskibraka itu disebabkan oleh adanya perubahan sistem. Namun begitu, pengganggaran tersebut juga dianggap masih kurang jika dibandingkan dengan daerah lain di Maluku Utara.
“Jadi sistemnya sudah berubah jauh. Tapi sebenarnya itu masih kurang, cuma karena kita lihat dari kondisi daerah sehingga kita menyesuaikan saja, karena untuk daerah-daerah lain sudah naik di atas Rp1 miliar,” ujarnya.
Sementara, untuk pelaksanaan seleksi paskibraka Morotai masih menunggu juknis dari pusat. Ia mengaku, sudah mengutus dua orang yakni sekertaris dan kabid ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan paskibraka. Setelah itu, pihaknya akan melakukan rapat untuk membicarakan kesiapan pembentukan panitia seleksi paskibraka.
“Dalam rapat nantinya, tentu kita akan bicarakan kesiapan-kesiapan yang menyangkut dengan paskibraka, baik itu menyangkut dengan honor pelatih maupun honor peserta paskibraka dan pasukan 45,” jelasnya.
“Jadi honor mereka itu naik ataukah tidak itu kita menunggu juknis saja dari pusat. Tapi kali ini untuk honor itu sepertinya agak berbeda jauh, karena di seluruh Indonesia dia serentak, baru ini langsung melalui Keputusan Presiden (Kepres), bukan keputusan menteri atau apa, ini keputusan presiden,” sambungnya.
Ia menambahkan, untuk metode perekrutan peserta paskibraka sendiri, sistemnya sudah akan berbeda. Di mana, perekrutan dan seleksi paskibaraka tahun ini lebih ketat dari seleksi sebelumnya. Pasalnya, kata dia, peserta paskibaraka kali ini akan menerima sertifikatnya langsung dari PPI pusat dan ditandatangani atas nama Presiden RI.
“Jadi sertifikat mereka langsung dari PPI pusat karena ke depan anak-anak kita yang mengikuti paskibaraka ini, mereka mau tes tentara atau polisi, itu bisa menjadi pegangan bagi mereka pada saat tes. Jadi itu bisa mendukung mereka dengan sertifikat itu,” terangnya.
“Maka dari itu seleksinya benar-benar sangat ketat, karena pakai sistem semua. Karena hari itu mereka lolos pada saat seleksi, langsung diketahui oleh PPI pusat,” sambungnya menutup. (ula/tan)
