TERNATE, NUANSA – Masa kampanye peserta Pemilu 2024 akan berakhir pada Sabtu (10/2) besok. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara mengimbau kepada masing-masing peserta pemilu untuk membersihkan seluruh alat peraga kampanye (APK) secara mandiri.
“Besok tanda kampanye selesai, sehingga proses penertiban APK harus sudah berjalan. Bagi peserta pemilu partai politik tetap saling mengingatkan untuk menertibkan APK secara mandiri,” kata Koordinator Devisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat menghadiri apel siaga pengawasan pemilu 2024 di Kota Ternate, Jumat (9/2).
Menurutnya, kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI menunjukkan Maluku Utara rawan tinggi, sehingga hari ini pihaknya mengecek secara langsung kesiapan siaga pasukan dan jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami memastikan apel siaga apakah sampai ke TPS tingkatan yang dekat dengan masyarakat untuk mengawasi masa tenang, pungut hitung dan rekapitulasi suara,” ujarnya.
Bagi dia, strategi ini berbeda dengan Bawaslu RI, sehingga pihaknya mengapresiasi upaya apel siaga yang menghadirkan seluruh mitra kerja Bawaslu, karena ini diperlukan kolaborasi lintas kelembagaan untuk sama-sama membuktikan bahwa rawan tinggi sudah dilakukan mitigasi lebih awal.
“Maka strategi bisa membuat Maluku Utara ini tidak kerawanan tinggi minimal menjadi sedang. Misalnya, strategi berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah punya kewajiban untuk memastikan kelancaran tugas penyelenggaraan pemilu,” kata dia.
Sementara, Kordiv Parmas dan Humas Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha, menambahkan untuk memastikan proses kerja paling akhir itu di tahapan pungutan suara.
“Jika proses pungut hitung ini gagal sebagai kerja-kerja kita, baik proses pencalonan, kampanye, dan penyaluran logistik, serta pungutan suara rusak, berarti gagal. Untuk itu, mari sama-sama berkolaborasi mengukir sejarah agar memastikan proses pemilu 2024 di Maluku Utara masuk provinsi paling terbaik dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia,” ujar Rusli.
“Untuk kawan-kawan peserta pemilu, tidak ada lagi aktivitas kampanye. Tanggal 11 sampai 13 itu dilarang menyebarkan APK dan membagi-bagi uang, jadi politik uang ini dilarang demi memastikan daerah ini minim kasus money politik,” sambungnya menutup. (udi/tan)
