Daerah  

Wali Kota Ternate Buka Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD 2025

Sambutan Wali Kota Ternate sekaligus membuka Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD 2025.

TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2025, di Royal Resto, Rabu (27/3).

Dalam sambutannya, wali kota menyampaikan proses penyelenggaraan Musrenbang haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan stakeholder.

Forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD merupakan wadah yang disediakan pemerintah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

“Forum perangkat daerah dan musrenbang diagendakan setiap tahun, dan memiliki makna strategis yang menentukan arah pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Ternate. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan, dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kota Ternate Tahun 2025,” ucapnya.

Melalui forum, Tauhid berharap dapat menyepakati isu strategis pembangunan dan prioritas pembangunan antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana pembangunan kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Kota Ternate.

“Kemudian membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kecamatan, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Ternate,” ujar Tauhid.

Ia menuturkan, penyusunan RKPD Kota Ternate tahun 2025 merupakan langkah strategis dan merupakan rangkaian terencana dari upaya membangun kebijakan perlindungan cagar budaya, entitas keragaman dan mitigasi bencana, dalam upaya penataan pola ruang kota yang berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan tahapan dalam RPMJD Kota Ternate 2021-2026, yang menggambarkan bahwa program prioritas pembangunan tahun 2025 akan diarahkan pada perlindungan dan pelestarian cagar budaya, membangun dan menghidupkan entitas keragaman sosial budaya masyarakat, literasi dan mitigasi kebencanaan, pengembangan kota sebagai pusat informasi dan konsolidasi barang/jasa serta revitalisasi dan penataan pola ruang kota yang berkelanjutan.

Selain fokus pada lima program prioritas, juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Ternate untuk di tahun 2024. Selain itu, Pemkot akan fokus untuk penanganan 9 program dari 14 program prioritas RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 untuk memberi penguatan pada pengembangan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM dan IKM, pembangunan infrastruktur dasar pada wilayah Moti, Hiri dan Batang Dua.

“Mendorong kemudahan akses pasar bagi masyarakat wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, industrialisasi pengolahan sampah secara partisipatif, konservasi sumber daya air, revitalisasi dan penguatan peran BUMD,” tuturnya.

Tauhid menambahkan, RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Ternate yang merupakan arah, pedoman sekaligus kompas untuk memandu perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan 5 tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tersebut, merupakan saripati dari sejumlah aspirasi dan isu-isu aktual perkotaan.

Dalam APBD tahun 2024 ini, lanjut dia, beberapa program kegiatan strategis tersebut sudah terakomodir, dan siap untuk dilaksanakan pada beberapa perangkat daerah. Esensi dari semua kebijakan program yang nantinya akan didiskusikan dan dibahas pada forum perangkat daerah dan musrenbang RKPD Tahun 2025.

“Untuk itu, saya sangat mengharapkan kepada semua pimpinan OPD, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, camat dan delegasi, agar lebih fokus dalam melakukan pembahasan musrenbang,” tutupnya. (udi/tan)