TERNATE, NUANSA – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate mempertanyakan alasan surat imbauan yang dilayangkan Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tertanggal 1 April 2024.
Surat imbauan tersebut ditujukan kepada seluruh partai politik dan bakal calon Wali Kota Ternate yang akan bertarung pada Pilkada November mendatang. Di mana, Pemkot melarang memasang lambang, spanduk, reklame, banner, umbul-umbul, dan alat peraga kampanye (APK) lainnya bertengger di wilayah Kota Ternate.
Ketua KNPI Ternate, Samar Ishak, mengatakan Pemkot terlalu over acting, karena ada lembaga yang lebih kompeten di republik ini yang mengawasi pilkada, yaitu Bawaslu. Namun, sampai saat ini belum ada surat imbauan atau larangan APK yang dilayangkan oleh Bawaslu, termasuk titik pemasangan yang ditunjuk atau ditentukan.
“Untuk itu, siapa saja bisa memasang baliho atau spanduk, karena belum ada jadwal dan di titik mana saja yang dilarang atau sudah ditentukan untuk dipasang oleh Bawaslu,” ujar Samar, Kamis (4/4).
Terkait surat imbauan tersebut, Samar menilai Pemkot Ternate sengaja membatasi atau menghalangi hak konstitusional (berpolitik) setiap warga negara, termasuk para bakal calon wali kota untuk mempromosikan dirinya lewat baliho atau spanduk.
“Ini sangat berbahaya karena konstitusi kita menjamin itu. Wali Kota Ternate saat ini adalah salah satu kompetitor di Pilkada 2024, sehingga kita patut curiga ada apa dengan surat imbauan ini? Karena aturan itu berlaku untuk setiap warga negara,” tuturnya.
“Saya minta kepada pihak-pihak yang berkepentingan politik 2024 termasuk bakal calon wali kota maupun kompetitor di pilkada tahun ini, jangan saudara-saudara merusak tatanan kehidupan warga kota yang kita cintai ini. Saya tidak mau ada huru-hara politik antara para calon wali kota. Karena itu, sebagai ketua pemuda Kota Ternate, saya memiliki tanggung jawab moril atas pendidikan politik yang baik dan santun bagi kaum pemuda saat ini di Ternate,” sambungnya mengakhiri. (tan)
