TERNATE, NUANSA – Persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius yang harus dihadapi Pemerintah Kota Ternate. Karena itu, Pemkot diminta agar mengoptimalkan pengelolaan sampah di setiap kelurahan. Hal itu ditegaskan anggota Komisi III DPRD Ternate, Nurlaela Syarif.
Menurutnya, sejak awal pihaknya sudah mengikhtiarkan terkait kebijakan pengadaan armada sampah roda tiga sebagai strategi penanggulangan persampahan di Kota Ternate, agar memikirkan dampak pembengkakan alokasi anggaran dari BBM, honor petugas operator viar, suku cadang dan termasuk honor tambahan untuk lurah dan camat.
“Memang ada sisi positif dan negatif dari kebijakan viar. Positifnya viar dikonsepkan untuk akses wilayah persampahan di lingkungan lorong-lorong, dan akses kali mati atau barangka yang sulit dijangkau oleh armada L300,” ujarnya.
Ia menilai, viar difungsikan agar bisa bersinergi dengan cara atau perilaku masyarakat di tingkat rumah tangga yang membuang sampah basah, kering, plastik dan jenis sampah lainnya. Selain itu, viar akan membawa sampah ini ke TPS3R di beberapa titik untuk dioptimalkan sirkulasi ekonominya dalam bentuk daur ulang. Hanya saja, kata dia, konsep ini tidak berjalan optimal sehingga kondisi viar masih dipusatkan hanya angkut, muat, buang.
“Kemudian soal operasional memang awalnya dialokasikan hanya 7 liter per minggu untuk 100 unit viar, masing-masing dua operator mendapat honor Rp1,5 juta. Jadi kalau dua orang berarti Rp3 juta per bulan. Nah, kalau dihitung setiap bulan memang sangat menguras anggaran, tapi itu konsekuensi terhadap model penanganan sampah di Kota Ternate yang butuh biaya besar,” tutur Srikandi NasDem itu.
Karena itu, pihaknya meminta Pemkot dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak kecamatan dan kelurahan untuk kembali ke konsep awal, yakni optimalkan kembali tujuan dari pengadaan viar yang fokus pada edukasi perilaku sampah tingkat rumah tangga, dan sinergis antara viar dan TPS3R untuk penguatan pengurangan sampah sesuai konsep awal dalam dokumen RPJMD Kota Ternate.
“Kami harus mengikhtiarkan ini karena gerakan penanganan sampah di Kota Ternate sudah mulai keluar jalur gagasan yang menjadi amanah RPJMD dan rencana aksi pemerintah kota dari aspek perencanaan dan action plan,” tandasnya. (tan)
