JAILOLO, NUANSA – Kondisi bangunan kantor Bupati Halmahera Barat sangat memprihatinkan. Ini karena plafon di salah satu sudut bangunan tersebut rusak parah. Hal ini mendapatkan perhatian serius dari Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halbar-DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan anggaran perawatan gedung tersebut.
Ketua Semaindo Halbar-DKI Jakarta, Sahrir Jasmin, mengatakan persoalan kerusakan plafon kantor Bupati Halbar terlihat miris. Ia menilai, hal ini sangat disayangkan karena kantor yang notabene menjadi ikonik dan citra diri kabupaten, kini jauh dari kelayakan.
“Ternyata plafon ini dikerjakan pada tahun 2022 sesuai dengan proyek anggaran rehab plafon yang tayang di LPSE 2022 senilai Rp1,6 miliar,” ujarnya kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (24/4).
Menurutnya, perbaikan plafon kantor bupati baru dua tahun, namun anehnya perbaikan plafon di tahun 2022 dengan anggaran Rp1,6 miliar itu sudah mengalami kerusakan di awal tahun 2023.
“Plafon ini baru satu tahun perbaikan sudah ambruk lagi, ini perlu diseriusi, karena anggaran perbaikan plafon kantor yang mencapai Rp1,6 miliar tapi pekerjaannya tidak berkualitas, jangan-jangan kayu yang dipakai itu kayu bekas,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara segera mengaudit anggaran perbaikan plafon. Kemudian aparat penegak hukum (APH) segera menelusuri kejanggalan anggaran tersebut.
Sementara, Kabag Umum dan Perlengkapan, James Kose, saat disambangi tidak berada di kantor bupati. Kemudian, saat dikonfirmasi via WhatsApp tidak merespons pertanyaan wartawan hingga berita ini ditayangkan. (adi/tan)
