JAILOLO, NUANSA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat akan menerima dana hibah untuk pengawasan Pilkada 2024 dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp2 miliar pada akhir April 2024.
“Kami sudah konfirmasi ke Pemda Halbar dan dijanjikan realisasi anggaran hibah pada akhir bulan ini sebesar Rp2 miliar, karena dari Inspektorat Bawaslu RI juga mempertanyakan soal dana hibah Pilkada yang belum cair ini,” ujar Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Irwan M Saleh, Kamis (25/4).
Menurutnya, dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seharusnya dicairkan 40 persen di tahun 2023, namun segala keterbatasan anggaran pemerintah daerah, sehingga dijanjikan akhir April 2024.
“Jadi kami dari Bawaslu berharap Pemda punya itikad baik menyelesaikan apa yang sudah ada di konsensus NPHD. Kami juga akan sampaikan ke Bawaslu RI, apabila sampai pada waktu yang dijanjikan tidak direalisasikan, maka dilaporkan ke Kemendagri,” tegasnya.
Senada, Ketua Bawaslu Halbar, Nimrot Lasa, mengaku untuk anggaran hibah Pilkada sesuai informasi terakhir, Pemkab Halbar akan mencairkan Rp2 miliar dari usulan sebesar Rp11.403.000.000.
“Jadi Pemda berjanji akan cairkan Rp2 miliar untuk tahap awal, tetapi janjinya untuk dicairkan pada tanggal 27 hingga 28 April bulan ini. Saat ini tahapan kegiatan sudah jalan tanpa menggunakan anggaran hibah karena belum cair. Tapi ditaktisi dengan anggaran yang kami pakai nanti ditutupi oleh anggaran hibah Pilkada yang nanti dicairkan,” jelasnya.
Meski demikian, jika sampai waktu yang dijanjikan tidak direalisasi, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu RI untuk dilaporkan ke Kemendagri.
“Karena sesuai edaran harus dicairkan 40 persen anggaran Pilkada pada Desember 2023 kemarin, yaitu sekitar Rp4 miliar atau Rp5 miliar tapi hingga saat ini sepeser pun belum ada. Jadi terakhir kami tiga pimpinan koordinasi dengan Bupati dijanjikan akhir bulan ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, memang pihaknya sangat terkendala karena tahapan kegiatan KPU sudah berjalan, sehingga harus diawasi tahapan-tahapan tersebut.
“Tetapi kalau tidak ada anggaran ya gimana, karena segala tahapan Pilkada itukan harus menggunakan dana hibah,” tandasnya. (adi/tan)
