TERNATE, NUANSA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. KPK menilai kinerja pimpinan OPD belum optimal, terutama OPD pengelola PAD.
Hal itu disampaikan Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Penindakan dan Pencegahan Wilayah V, Abdul Haris, di halaman kantor Wali Kota Ternate, Jumat (26/4).
“Jadi perlu banyak perbaikan-perbaikan, terutama sistem pengontrolan. Saya kasih waktu tiga bulan kepada wali kota agar memanggil kepala OPD untuk melakukan penilaian terintegrasi. Jika tidak ada peningkatan, maka yang bersangkutan harus diganti,” ujar Haris.
Selain itu, pihaknya bakal meminta data terkait kendala beroperasinya Plaza Gamalama Modern. Sebab, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi pemanfaatan gedung tersebut.
“Tadi juga sempat dibahas terkait dengan retribusi pasar. Masalahnya retribusi pasar dikelola oleh Dinas Perindag, retribusi sampah dikelola DLH, itu yang belum terintegrasi dan seharusnya satu pintu yakni di BP2RD,” tuturnya.
Menurutnya, teknik penarikan retribusi parkir masih menggunakan karcis manual maka dipastikan tidak optimal, bahkan berpotensi kecolongan. Akibatnya, pendapatan pun tidak maksimal. Karena itu, fungsi intensifikasi harus betul-betul melalui BP2RD.
“Dan jika tidak optimal, peluang menciptakan korupsi itu ada kalau tak terintegrasi, seperti mengurus izin, kan peluang kongkalikong ada. Ini ditindak untuk mencegah potensi korupsi,” tegasnya. (udi/tan)
