Daerah  

DPMPD Halbar Gelar Rakor Sinkronisasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Pose bersama usai rakor sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat. (Istimewa)

JAILOLO, NUANSA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Halmahera Barat, menggelar rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka sinkronisasi program Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024.

Kegiatan dengan tema besar “Transformasi Desa Berkelanjutan” ini resmi dibuka Bupati James Uang di aula Bidadari Kantor Bupati Halbar, Selasa (21/5).

Dalam sambutannya, Bupati James Uang menyampaikan, rapat koordinasi dan sinkronisasi program perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan sinkronisasi ini juga sebagai wadah untuk membahas intervensi masing masing OPD dan stakeholder terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024.

“Sehingga dengan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan tepat sasaran sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Julius Marau mengaku, tujuan dari kegiatan ini agar tersinkronisasi antara program-program pemberdayaan di Halmahera Barat.Menurutnya, dari hasil evaluasi DPMD ada banyak program pemberdayaan yang belum tersinkronisasi dengan baik.

“Yang diharapkan agar ada keberlanjutan pada saat program itu sudah selesai, kemudian semua elemen pemberdayaan di Kabupaten Halmahera Barat pemerintah daerah di antaranya SKPD dan elemen-elemen lain yang di luar pemerintahan daerah di antaranya organisasi Tekad, kehutanan sosial, duta digital, agar terus membangun koordinasi,” tuturnya.

Mantan Kepala BP3D ini menyebutkan, banyak kegiatan yang tidak berjalan karena bersentuhan dengan kegiatan lain, sehingga program kerja itulah yang diharapkan dari effort kegiatan ini untuk dapat tersinkronisasi dengan baik.

“Kita juga harapkan agar output dari kegiatan ini menjadi referensi bahan bagi pemerintah daerah menyusun kerangka kebijakan yang akan datang, misalnya program-program dari Tekad dan lainnya selesai maka pemerintah daerah seharusnya melakukan apa, karena ini ada keberlanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, agar menemukan sebuah kerangka pandangan yang berkelanjutan, harapan dari kegiatan ini bisa menjadi bahan masukan untuk dijadikan referensi menyusun kebijakan.

“Kemudian harapan kedua terjadinya sinkronisasi dari program-program kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemberdayaan yaitu Tekad dan sebagainya. Kami juga berharap ke rekan-rekan pers agar ada aspek edukasi dalam menyampaikan informasi yang bisa memicu dan memantik tumbuhnya pemberdayaan,” tutupnya. (adi/tan)