TERNATE, NUANSA – Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Mohtar Alting, menyebut ada lima daerah di Provinsi Maluku Utara yang belum mencairkan dana hibah pilkada tahap 1. Lima daerah tersebut di antaranya, Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, dan Halmahera Barat.
Sedangkan daerah yang sudah mencairkan dana pilkada tahap I sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar 40 persen, yakni Pemprov Malut, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate.
“Untuk itu, kami meminta agar lima kabupaten di provinsi ini segera mencairkan dana pilkada tahap I, agar persiapan yang dilakukan bisa lebih maksimal oleh KPU setempat,” ujar Mohtar, Rabu (5/6).
Menurutnya, jika dana pilkada tahap I belum dicairkan pada Juni 2024, tentunya berdampak pada terganggunya tahapan pilkada yang saat ini telah berjalan.
Sehingga itu, pihaknya meminta kepala daerah setelah penandatanganan NPHD, harus segera menyelesaikan hal tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2024.
Di sisi lain, Mohtar menambahkan, KPU Malut juga saat ini telah melakukan sosialisasikan tahapan dan jadwal pilkada serentak 2024 untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota.
“Sosialisasi ini menghadirkan seluruh kepala daerah, pimpinan partai politik dan pemangku kepentingan agar bisa memahami berbagai seluk-beluk mengenai tahapan pilkada serentak,” katanya.
Bagi Mohtar, pelaksanaan pilkada 2024 bisa terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan, apalagi sudah ada perubahan pada sistem perbaikan data dan kesadaran menyelesaikan berbagai persoalan serta proses tahapan di daerah, termasuk di wilayah Malut.
“Setiap ada pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak, tentunya ada regulasi dan pasti ada perbaikan atau dilakukan kemajuan penyederhanaan dengan berkembangnya alat teknologi canggih, sehingga partisipasi masyarakat untuk pilkada 2024 dapat meningkat,” tandasnya. (tan)
