Daerah  

Bupati Halbar Sebut Lokasi Pembangunan RS Pratama di Loloda tidak Ideal

Bupati Halbar, James Uang, saat diwawancarai sejumlah wartawan. (Haryadi/NMG)

JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menggelar rapat koordinasi virtual dengan tiga kementerian membahas soal penetapan lokasi Rumah Sakit (RS) Pratama, Jumat (14/6) di ruang Video Konferens lantai II Kantor Bupati Halbar. Tiga kementerian tersebut di antaranya Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Kemendagri.

Bupati James mengatakan, hasil rapat koordinasi pemindahan lokasi RS Pratama dari Desa Jano, Kecamatan Loloda, ke Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu, ada pertimbangan dari ketiga kementerian tersebut. Namun, menurutnya, RS Pratama sangat tidak ideal jika dibangun di Desa Jano. Sebab, hanya memiliki tiga unit puskesmas pendukung.

“Jadi tidak ideal kalau RS Pratama itu dibangun di Jano, karena puskesmas pendukung hanya tiga unit. Makanya lebih ideal itu jika kita bangun di Kecamatan Ibu, karena perjalanan dari Ibu ke Jailolo juga memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, jika jalan dari Loloda ke Ibu dan jembatan Kali Butu selesai dibangun tahun depan, maka jarak tempuh dari Loloda ke lokasi RS Pratama hanya memakan waktu 1 jam. Sehingga itu, ia pun sudah menyampaikan pertimbangan itu ke tiga kementerian tersebut.

“Surat yang menjadi dasar pertimbangan sudah kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Jadi hal ini tidak dipersoalkan oleh Kemenkes, justru yang dipersoalkan itu DPRD Halmahera Barat,” katanya.

Padahal, menurutnya, pihaknya bersama ketiga pimpinan DPRD Halbar telah menandatangani persetujuan pemindahan lokasi RS Pratama ke Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu.

“Tapi sekarang DPRD malah ngotot lagi, tidak punya konsistensi kalau menurut saya, alasan mereka komisi III tidak dilibatkan itu internal mereka bukan urusan saya. Kalau prinsip saya yang penting RS Pratama itu dibangun,” tegasnya.

“Kalau bangun di Jano akses masuknya belum punya, bahkan kalau rumah sakit dibangun di wilayah Loloda dipastikan mubazir. Karena kemungkinan pasien hanya 10 orang atau bahkan tidak sampai 10 orang, jadi tidak ideal kalau dibangun di Jano,” tegasnya.

Politikus Demokrat ini menegaskan, jika RS Pratama dipindahkan ke Kecamatan Ibu, maka akomodasi pasien di dua Kecamatan Loloda dan tiga kecamatan di wilayah Ibu dengan jumlah penduduk sampai 50 ribu hingga 60 ribu tentunya itu lebih ideal.

“Bahkan salah satu anggota DPRD Asdian bilang di Ibu termasuk wilayah erupsi, tetapi menurut saya tidak. Justru sekarang pengungsi ada di tempat itu, karena bukan termasuk wilayah zona merah, maka itu tidak jadi masalah,” cetusnya.

Ia kemudian menduga, manuver DPRD Halbar dalam menolak pemindahan lokasi rumah sakit sebagai kepentingan politik.

“Hal ini kemudian di politisir oleh mereka, tadi dari pihak kementerian sudah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak yaitu dari saya dan juga pihak DPRD Halbar,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, segala pertimbangan sudah disampaikan, sehingga tinggal tiga kementerian mengambil keputusan penetapan lokasi.

“Tadi saya sudah bilang ke kementerian bahwa saya ini kepala daerah yang punya visi misi bukan anggota DPRD. Otomatis saya lebih didengar oleh kementerian terkait ini,” katanya.

James mengklaim, pihaknya yang punya visi misi dengan tujuh program prioritas, bukan anggota DPRD. Kemudian, sambung James, anggaran pembangunan RS Pratama senilai Rp43 miliar belum masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD) Pemkab Halbar.

“Jadi ini saya berharap bahwa menjadi pertimbangan dari kementerian terkait ini, sehingga dapat mengambil jalan yang paling bijak. Untuk keputusannya, kita belum tahu tinggal mereka rapat dan mereka menginformasikan kepada kita di Pemda Halbar,” jelasnya. (adi/tan)