DARUBA, NUANSA – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara menilai Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai lemah dalam mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Hal itu ditandai dengan lemahnya pengawasan di semua tingkat kecamatan, salah satunya di Kecamatan Morotai Timur.
Wakil Ketua JPPR Malut, M Taufan Baba, mengatakan Panwaslu Kecamatan Morotai Timur bahkan tak mampu mengidentifikasi adanya pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan, yakni saat proses perekrutan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kecamatan Morotai Timur.
“Sesuai hasil pantauan JPPR terkait dengan tahapan pilkada, bahwa kami menemukan beberapa kejanggalan dalam proses perekrutan Pantarlih, di mana belum ada surat keputusan atau pun pelantikan petugas, tapi sudah dilaksanakan bimbingan teknis. Padahal, dalam aturan jelas setiap penyelenggara di setiap tingkatan harus dilantik lebih dulu baru kemudian dilaksanakan bimbingan teknis,” ujar Taufan kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (3/7).
Menurutnya, pelanggaran yang sama itu kemungkinannya terjadi di semua kecamatan di Morotai. Hanya saja, Bawaslu Morotai dalam hal ini Panwaslu di semua kecamatan terlalu lemah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu.
“Dari pelanggaran yang kami temui di lapangan, menunjukan bahwa panwascam terlalu lemah dalam mengawasi proses tahapan pilkada. Lalu di mana peran dan kapasitas Panwascam sebagai lembaga pengawas,” ucapnya.
Selain itu, Bawaslu Morotai juga dinilai hanya ongkang-ongkang kaki, karena tidak mampu mengarahkan petugasnya di tingkat bawah untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
“Mestinya Bawaslu Morotai juga mengarahkan personelnya untuk melakukan pemantauan dan mengawasi terjadinya pelanggaran tahapan pilkada. Jadi JPPR Maluku Utara juga akan terus menggali informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi karena pelanggaran itu sudah terjadi di Morotai Timur, mungkin juga sama di semua kecamatan,” pungkas Taufan. (ula/tan)
