SOFIFI, NUANSA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara membuat rencana aksi untuk mendukung Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Sekretaris Dinas PUPR Malut, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan untuk memberi dukungan MCP KPK, pihaknya telah menggelar rapat bersama bidang-bidang dalam rangka membahas delapan area yang dikeluarkan KPK.
“Rencana aksi yang dilakukan akan disampaikan 15 Juli nanti apabila diberi kesempatan untuk menyampaikan,” katanya usai rapat di kantor PUPR di Sofifi, Senin (8/7).
Ia menyebut, poin-poin pembahasan delapan area yang dibahas PUPR telah melahirkan 14 rencana aksi baik sifatnya pelaksanaan pakta integritas, Perda RT/RW, Aset, dan E-Katalog.
“Itu semua tahapan rencana aksi di Dinas PUPR yang dibahas secara internal,” ujarnya .
Sementara Plt Kepala Dinas PUPR Malut, Sofya Kamarullah, mengaku aksi ini dalam rangka mendukung KPK sebagai pencegahan korupsi.
“PUPR merupakan SKPD pendukung, karena ada beberapa bidang yang wilayahnya mengeluarkan izin juga. Jadi rencana aksi ini bagaimana mengantisipasi jangan sampai ada tindakan yang melibatkan suatu tindakan korupsi,” pungkasnya. (ano/tan)