Polmas  

Golkar Minta Restu Airlangga Hartarto Usung Sultan Tidore di Pilgub Malut

Husain Alting Sjah. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – Koordinator Poros Muda Partai Golkar Maluku Utara, Muis Djamin, mengatakan Sultan Tidore Husain Alting Sjah merupakan produk politik Golkar Maluku Utara yang diusulkan dalam rapat pimpinan daerah (rapimda) dan rapat kerja daerah (rakerda) Partai Golkar Maluku Utara pada Maret 2022. Sementara, rapimda merupakan salah satu forum pengambilan keputusan tinggi Partai Golkar di tingkat daerah.

“Olehnya itu, kami sebagai kader Partai Golkar memohon kepada Dewan Pimpinan Pusat, teristimewa kepada Ketua Umum kami Bapak Airlangga Hartarto agar kiranya Partai Golkar dapat mengusung Sultan Tidore Husain Alting Sjah sebagai calon gubernur Malut. Bagi kami, tidak ada alasan pengurus DPD Partai Golkar Malut untuk tidak menyetujui apalagi menganggap sebagai pernyataan pribadi, karena nama Husain Alting Sjah diusulkan ke DPP secara kelembagaan melalui keputusan rapimda,” ujar Muis, Kamis (18/7).

“Kalau tidak menyetujui pernyataan kami itu berarti gagal paham, karena sama halnya dengan tidak mengakui hasil rapimda dan rakerda yang telah dilaksanakan. Kami hargai pilihan politik yang berbeda. Namun, kami juga meminta untuk menghormati keputusan rapimda dan rakerda,” sambungnya.

Pada tahun 2023, kata Muis, Husain Alting Sjah menerima surat penugasan dari DPP Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi pemenangan Partai Golkar dan Pilpres 2024. Bahkan nama Sultan pun masuk dalam survei yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar.

“Dengan demikian, maka tidak ada yang salah jika kami sebagai kader memohon ke DPP untuk mengusung beliau sebagai calon gubernur, karena kami yakin Pak Ketum kami sangat arif, bijak dan rasional dalam mengambil keputusan,” katanya.

Terkait nama Poros Muda Partai Golkar, menurutnya, tidak subtantif untuk dijelaskan. Namun, ia menyampaikan Poros Muda Partai Golkar bukanlah organisasi yang melekat ke dalam organisasi induk Partai Golkar.

“Ini hanyalah kumpulan para kader Partai Golkar yang ingin menyampaikan aspirasi politik ketika saluran utama yang diharapkan untuk menyambungkan aspirasi kader tersumbat oleh dominasi segelintir elite Partai Golkar Malut, sehingga kami kemudian menamakan diri sebagai Poros Muda Partai Golkar,” jelas Muis.

Terkait organisasi sayap Partai Golkar, sambung Muis, nanti dibaca agar bisa membedakan antara ormas, organisasi yang didirikan serta sayap Partai Golkar, sehingga tidak mencampur-aduk saat buat pernyataan, karena akan dianggap tidak paham anatomi Partai Golkar.

“Tentang konflik internal, Partai Golkar adalah partai yang sudah go public atau partai milik rakyat. Sehingga mau dijelaskan dengan alasan apapun publik sudah terkonfirmasi dengan pernyataan senior Partai Golkar Malut Pak Hamid Usman atau yang biasa disapa Ko Mit, bahwa Golkar Malut pecah karena beda pilihan. Tentu publik Malut lebih percaya Ko Mit karena sangat senior di Golkar Malut jika dibandingkan dengan kader yang ber-KTA Golkar kurang lebih tiga tahun,” tandasnya. (tan)