JAILOLO, NUANSA – Puluhan warga di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Camat Loloda, Rabu (24/7). Dalam aksi tersebut, warga memprotes pembangunan rumah sakit yang dialihkan ke Kecamatan Ibu oleh Bupati James Uang. Padahal, lokasi rumah sakit di Loloda adalah ‘kado’ pemerintah pusat yang rencananya dibangun di Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah.
Koordinator aksi, Maryam, dalam orasinya menyampaikan pertumbuhan serta perkembangan zaman melahirkan 10 kecamatan dan 169 desa secara administratif. Namun, dalam berbagai aspek, masyarakatnya masih jauh dari kata sejahtera, dan 1.001 macam masalah yang terjadi tak kunjung terselesaikan. Posisi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat cenderung menafikan tugas dan tanggung jawabnya.
Menurutnya, RS Pratama sejak tahun 2023 merupakan kado yang diberikan langsung oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan usulan dari Bupati James Uang, yakni disepakati secara administratif letaknya berada di Loloda. Akan tetapi, memasuki tahun 2024, Bupati justru menggunakan hak difusinya untuk memindahkan konstruksi pembangunan RS Pratama dari Loloda ke Ibu dengan alasan-alasan yang cenderung abai terhadap hak-hak warga Loloda.
“Warga Desa Jano dalam aspek pelayanan kesehatan masih sangat susah, bahkan warga yang sakit bisa memakan korban ketika dirujuk dari puskesmas setempat menuju ke RSUD di pusat aktivitas pelayanan kota Jailolo,” katanya.
Maryam mengaku, laporan hasil verifikasi dan kunjungan lapangan pembangunan RS Pratama di Kabupaten Halmahera Barat dimulai pada 1 hingga 4 Juli. Berdasarkan hal tersebut, tim memberikan rekomendasi bahwa pembangunan RS Pratama tetap dilakukan sesuai dengan rapat kementerian, yaitu di Kecamatan Loloda.
“Apabila Pemda ingin mengganti lokus, dapat dilakukan pindah lokasi pembangunan dari Desa Jano ke desa lainnya yang masih berada di Kecamatan Loloda. Tim tidak menyetujui pembangunan dilanjutkan di Kecamatan Ibu,” tegasnya.
“Hal itu dikarenakan sudah menyalahi aturan yang berlaku. Kemudian direspons oleh Bupati James Uang mengatakan bahwa laporan yang dikeluarkan oleh ketiga kementerian itu tidak resmi. Menurut kami, Bupati sangat keliru dengan tanggapan demikian,” sambungnya.
Menurutnya, warga Loloda justru berharap kado dari kementerian pusat untuk pembangunan RS Pratama di Loloda menjadi sebuah harapan baru untuk menepis kejadian- kejadian yang dapat memakan korban. Karena jika pembangunan RS itu dilakukan, maka infrastruktur pendukung lainnya ikut serta dibangun seperti jalan, jembatan, jaringan dan lain-lain.
Sehingga itu, ia menyayangkan sikap Bupati James yang terkesan mengesampingkan kebutuhan warga Loloda. Tak hanya itu, pemindahan lokasi pembangunan rumah sakit dari Loloda ke Ibu, cacat secara administratif karena Bupati belum memenuhi syarat dan ketentuan dalam perundang-undangan seperti UU Nomor 25 tahun 2024.
“Oleh karena itu, kami hadir menuntut Camat Loloda bertanggung jawab bersuara terhadap Pemkab. Kami minta Kadis Kesehatan Halbar dicopot, dan Bupati harus turun berhadapan langsung dengan masyarakat, serta hentikan pembangunan RS Pratama di Ibu,” tandasnya. (adi/tan)
