JAILOLO, NUANSA – Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Halmahera Barat menggelar rapat koordinasi bersama para camat di ruang rapat wakil bupati, Kamis (25/7).
Rakor yang dibuka Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Samsudin Senen, ini dihadiri Plh Sekda Zubair T Latif yang juga sebagai pemateri.
Dalam sambutannya, Samsudin menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan rakor. Sebab, kata dia, rakor merupakan momentum yang sangat penting untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan di Halmahera Barat.
“Yang dapat mewujudkan 7 program prioritas pemerintahan JUJUR, yaitu Halbar Cerdas, Halbar Sehat, Halbar Berdering, Halbar Religius, Halbar Terang, Halbar Nyaman, dan Halbar Sejahtera,” ujarnya.
Menurutnya, dalam mengahadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah ini, peran camat sangat strategis. Oleh karena itu, ia menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, peningkatan pelayanan publik sebagai wujud tombak pemerintahan, di mana camat harus mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang memuaskan.
“Sinergi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas sangat penting bagi camat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah, kepala desa, dan berbagai pihak lainnya. Hal ini untuk memastikan setiap program dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Samsudin.
Sementara itu, Plh Sekda Halbar, Zubair T Latif, sebagai pemateri dalam rakor tersebut mengatakan peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, bahwa kedudukan camat itu sebagai unsur wilayah.
“Dulu itu kami punya regulasi tentang pemerintahan daerah dan camat itu sebagai penguasa tunggal. Jadi semua urusan pemerintahan itu dikendalikan oleh camat, tapi sekarang camat mengendalikan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh bupati dan itu seingat saya yang pernah terlibat dalam tiga kepemimpinan bupati di daerah ini,” ujarnya.
Kabag Pemerintahan Setda Halbar, Fadli Husen, menambahkan di Halmahera Barat ada 37 kewenangan camat, tetapi tidak sesuai dengan dukungan anggaran.
“Saya juga kadang heran, karena kepala desa langsung berurusan dengan bupati, padahal kita masih punya kecamatan yang seharusnya kades harus berurusan dengan camat,” ujar Fadli. (adi/tan)
