Oleh: Subhan Hi. Ali Dodego
Pegiat Politik Gagasan
_____
LIMA menit di bilik suara, tetapi efek politiknya lima tahun ke depan. Artinya, salah pilih pemimpin akan menyesal selama lima tahun. Terlihat sederhana tetapi dampaknya sangat besar untuk masa depan Maluku Utara. Itulah sebabnya, momentum pilkada 2024 ini tidak dapat dianggap hal yang biasa-biasa saja. Rakyat harus punya sikap politik yang jelas dan tegas dalam melihat rekam jejak, karya dan kontribusi para kandidat baik pada level gubernur maupun bupati.
Pada 14 Februari 2024 kita telah melaksanakan pemilu serentak seluruh Indonesia. Kita sudah selesai memilih pemimpin pada level DPR RI, DPRD, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden RI. Sudah saatnya pemilu kemarin dijadikan sebagai pengalaman untuk memilih pemimpin pada pilkada kali ini. Apakah para kandidat yang kita pilih sudah memenuhi kualifikasi atau tidak. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama, salah lagi dalam memilih pemimpin.
Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang resmi dimekarkan pada tahun 1999. Jika dihitung usia daerah ini sudah lebih dari 20 tahun. Artinya, bukan usia yang muda lagi. Ibarat manusia berjalan tidak lagi tertatih-tatih tapi sudah mampu berlari. Namun, jika melihat fakta Maluku Utara hari ini masih ditemukan potret buram dalam aspek pembangunan. Inilah yang menjadi lokus utama dalam tulisan ini.
Berpijak dari pemikiran tersebut, momentum pilkada adalah waktu yang tepat untuk memilih dan melahirkan pemimpin yang ideal, cerdas, berkarakter dan memiliki kualifikasi. Rakyat harus mengambil peran, tidak boleh tinggal diam dan membiarkan para politisi nakal mendulang suara rakyat dengan cara-cara transaksional. Memilih pemimpin dengan jalan transaksional berarti membiarkan daerah kita mundur dan mengalami disorientasi pembangunan.
Salah satu permasalahan mendasar yang mengemuka menjadi penyebab ketimpangan pembangunan Maluku Utara karena pemimpin yang lahir dari kontestasi pilkada belum memiliki kualifikasi dalam menata orientasi pembangunan Maluku Utara. Seharusnya para politisi kita di parlemen maupun di pemerintahan ini punya visi misi yang jelas dalam mengakselerasi pembangunan. Maluku Utara butuh pemimpin yang visioner, cerdas, punya kemampuan strategis dalam mengelola daerah.
Dari aspek infrastruktur misalnya jalan, jembatan, listrik, dan jaringan internet belum merata. Dari sepuluh kabupaten kota masih ada daerah-daerah yang belum merasakan kesejahteraan sebagaimana disebutkan di atas. Ibarat benang kusut butuh dilerai dan diluruskan. Kehadiran para kandidat yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan di Maluku Utara. Kemampuan secara konsepsional, ekonomi, politik dan memiliki kapasitas bargaining di tingkat pusat untuk kepentingan daerah ini menjadi salah satu parameter pemimpin yang memiliki kualitas dan mutu untuk membawa Maluku Utara ke arah kemajuan.
Pada sisi yang lain jika dilihat dari aspek geografis dan demografis Maluku Utara lautnya lebih luas daripada daratannya. Tetapi, yang digarap justru lebih terfokus pada aspek daratannya, sebut saja aspek industri pertambangan. Seharusnya pemerintah kita sudah punya orientasi dari darat menuju laut. Bagaimana ide-ide inovasi dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang dapat mengakomodir hak-hak politik rakyat pada bidang kelautan.
Selanjutnya, aspek pertambangan yang selama ini menjadi primadona para investor yang sudah bercokol di Maluku Utara selama bertahun-tahun. Namun dampak kesejahteraan terhadap masyarakat belum dirasakan secara merata. Bahkan tidak sedikit terjadi konflik kepentingan juga ditambah lagi masih terdapat kemiskinan di daerah lingkar tambang. Jika aspek pertambangan ini dikelola secara baik, adil dan bijaksana maka tidak mustahil masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera.
Lebih jauh, dari aspek literasi dan pendidikan Maluku Utara masih jauh dari kata maju. Tingkat literasi di Maluku Utara masih di bawah rata-rata. Ini menjadi pertanda dan alamat bahwa literasi dan pendidikan di Maluku Utara menjadi tantangan nyata yang harus dijawab dan dicarikan solusinya oleh para pemimpin yang tepilih nanti.
Berdasarkan gagasan dan pokok-pokok pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa dampak dari politik ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi membawa keselamatan dan pada sisi lain membawa kehancuran. Dalam konteks pemimpin Maluku Utara juga demikian. Jika salah memilihh pemimpin maka konsekuensi logisnya masyarakat harus siap menanggung segala bentuk kebijakan politik pemimpin yang berpotensi menyandera dan mengorupsi hak-hak politik rakyat. Pada titik inilah, rakyat punya peran besar dalam memilih dan melahirkan pemimpin yang berkualitas, adil dan bijaksana. Semoga! (*)
