TERNATE, NUANSA – Inspektorat Provinsi Maluku Utara menargetkan pada tahun 2025 bisa capai zona aman terkait MCP KPK.
Kepala Inspektorat Maluku Utara, Nirwan M.T Ali, menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuat kesepakatan dengan Inspektorat kabupaten/kota agar menyampaikan laporan terkait ketersediaan penyuluhan antikorupsi. Selanjutnya akan disampaikan ke Korsup KPK bidang penyuluhan antikorupsi untuk kerja sama, sehingga dari penyuluh antikorupsi di kabupaten/kota itu dapat tersedia dengan baik.
Pihaknya bersama kabupaten/kota juga akan melakukan studi banding ke daerah dengan MCP yang sudah terbilang baik. Hal ini juga telah disepakati semua pihak dan akan dikoordinasikan dengan Korsup KPK wilayah V.
Menurutnya, provinsi dan kabupaten/kota berkomitmen bahwa tahun 2025 sudah harus keluar dari zona aman, dan bahkan berupaya agar progres presentasinya bisa tinggi di tahun 2025.
“Kita juga berkomitmen bahwa bukan pemenuhan dokumen saja yang ditentukan, tapi pembuktian implementasi pelaksanaan delapan area intervensi korupsi KPK itu akan dibuktikan sesuai dengan pemenuhan dokumen yang disampaikan oleh teman-teman kabupaten/kota,” ujarnya, Rabu (7/8).
Terkait dengan kendala di beberapa poin MCP akan diupayakan Inspektorat Provinsi untuk turun ke kabupaten/kota guna pemenuhan anggaran pengawasan, kemudian kecukupan SDM dan ketersediaan penyuluh antikorupsi. (ask)
