SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon II. Mereka yang akan dievaluasi yaitu kepala OPD yang sudah menjabat lebih dari dua tahun. Jika hasil evaluasi nanti menyebutkan kinerja para pimpinan OPD ini buruk, maka akan dimutasi. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir.
Menurutnya, Pemprov Malut dalam waktu dekat bakal menggelar uji kompetensi (ukom) dan evaluasi kepada seluruh pimpinan OPD. Agenda ini segera dilakukan setelah penunjukan ketua panitia seleksi (pansel) yang diketuai Prof Husen Alting.
Bagi Samsuddin, ukom kali ini dipastikan ada pejabat yang nantinya menempati posisi yang sementara diisi pelaksana tugas (Plt).
“Uji kompetensi berpeluang terjadi ada pergeseran ke tempat yang ada Plt. Setelah itu baru dilakukan seleksi terbuka. Yang lama-lama pasti digeser. Saya serahkan ke pansel untuk melihat segala ketentuan dan aturan,” kata Samsuddin.
“Jadi uji kompetensi ini guna untuk meng-update kembali kemampuan seseorang. Jadi rata-rata kita uji kompetensi itu kan yang sudah dua tahun untuk mengetahui apakah dia masih kompeten ataukah sudah ada penurunan kapasitas. Kan bisa saja terjadi. Mungkin saja kondisi fisik, psikis yang mengubah dan lain sebagainya,” sambung dia.
Samsuddin menambahkan, evaluasi ini lebih kepada mereview kembali kinerja kepala dinas yang menjabat selama ini. Menurutnya, program kepala dinas yang dianggap banyak meninggalkan permasalahan, seperti menyisakan beban utang Pemprov juga menjadi catatan penting untuk dievaluasi.
“Evaluasi lebih mengarah kepada kinerja-kinerja yang dicapai. Apakah kinerja itu masih patut dianggap meneruskan ataukah patut untuk digeser itu diserahkan ke pansel. Kita membentuk pansel ini kan untuk membantu gubernur mengetahui hal-hal seperti itu. Jadi catatannya dari pansel lalu memberikan ke gubernur untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Terpisah, Akademisi Universitas Khairun Ternate, Abdul Kadir Bubu, menyarankan agar para kepala OPD yang menjabat di atas dua tahun dan banyak menimbulkan masalah akhir-akhir ini seperti Kepala DLH Malut Fachruddin Tukoyoba dan Kepala DKP Abdullah Assagaf sangat layak dievaluasi.
“Mereka-mereka ini sudah harus dievaluasi. Memang sudah saatnya dievaluasi, terlalu lama mereka di situ. Karena begitu keadaannya jadi diharapkan kepada Pj jangan main-main pada masalah,” tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun itu. (ano/tan)
