DARUBA, NUANSA – Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Pulau Morotai, Deny Garuda dan M Qubais Baba, resmi mendaftar sebagai peserta pilkada di KPU Morotai, Selasa (27/8).
Kendati begitu, sejumlah partai pengusung dan pendukung pasangan calon tersebut nampak tidak kompak. Pasalnya, saat mendaftar di KPU, sejumlah pimpinan partai tak menghadiri untuk menandatangani sejumlah syarat administrasi.
Amatan Nuansa Media Grup (NMG) di lokasi, Ketua DPC PAN Fadli Djaguna, Ketua DPD Partai Perindo Mcbil Abd Azis dan Sekretaris Partai Gelora Alimin Mansur, tak dapat dihadirkan. Sehingga, proses pendaftaran pasangan calon sempat dihentikan untuk melengkapi beberapa ketentuan.
Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Morotai, Abu Bakar Mahifa, mengatakan jika ketua atau sekertaris partai berhalangan, maka perlu memasukkan surat keterangan atau pemberitahuan ke KPU untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan berhalangan.
“Dari surat yang dimasukkan itu jadi dasar bagi kami untuk melakukan zoom atau video call. Kami melakukan zoom atau video call sebagai dasar surat itu, bukan menyampaikan kepada kami dengan sumber informasi lisan. Kami tidak mau melanggar prosedur itu,” kata Abu Bakar.
“Kemudian, jika ada perubahan struktur, maka sinkronnya di DPP. Jadi silakan PAN melakukan sinkronisasi data kepengurusannya ke DPP. Sumber data yang kami pakai adalah sumber data silon-nya. Jadi kami kroscek ada beberapa partai yang belum selesai sinkron datanya di DPP,” sambungnya.
Calon bupati Deny Garuda dalam konferensi pers mengakui adanya beberapa pimpinan partai yang tak menghadiri proses pendaftaran tersebut.
“Tadi memang beberapa pimpinan partai tidak hadir dalam pendaftaran, untuk itu masih dalam agenda verifikasi. Nanti agenda verifikasi itu KPU memberikan informasi kepada kita bahwa apa-apa saja yang perlu dilengkapi dalam pendaftaran,” ujar Deny.
Juru Bicara Paslon Deny-Qubais, Parto Sumtaki, mengaku hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Untuk hal itu sebetulnya tidak ada masalah, kita sudah melakukan konfirmasi sebagaimana yang etisnya diperlukan untuk hal itu dan sampai dengan waktu ini, teman-teman di DPP dan provinsi maupun kabupaten itu sudah berkoordinasi,” ujar Parto.
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang mesti dikonfirmasi untuk diperbaiki kembali terkait dengan proses input ke silon. Sehingga, pihaknya telah berkonfirmasi dengan semuanya dan hal itu dianggap tidak masalah.
“Jadi terkait dengan PAN dan Gelora itu sudah clear. Hanya saja, karena operatornya itu ada di DPP, maka sambil menunggu dilakukan proses penginputan di silon di internal parpol, lalu perubahan itu telah ada dan melakukan penyelarasan. Jadi itu tidak memberikan efek apa-apa terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan dan kita final,” pungkasnya. (ula/tan)
