DARUBA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memusatkan pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024 di Kota Ternate. Langkah pemerintah daerah mendapat penolakan publik. Salah satunya dari PMII Cabang Morotai.
Penolakan itu disampaikan dalam audiens bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Morota, Kamis (5/8). Di mana, PMII mendesak agar tes CPNS tetap dilaksanakan di Morotai.
“Jadi dalam audiens ini, tuntutan kami ada dua, yakni lokasi tes CPNS harus dibuat di Morotai. Kemudian, skala prioritasnya harus orang asli Morotai, cuma katanya CPNS ini skala nasional jadi ada regulasinya,” kata Ketua PMII Morotai, Siti Sarah Malase.
Menurutnya, pihak BKD Morotai sudah memutuskan pelaksanaan tes CPNS tetap akan dilakukan di Ternate, karena faktor anggaran yang menjadi alasan utama.
“Pagu anggaran yang dikantongi itu sekarang ada Rp34 juta. Terus kegiatan tes CPNS jika dilakukan di Morotai, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp60 juta,” ujarnya.
Selain itu, pihak BKD juga beralasan bahwa persoalan anggaran dan penetapan lokasi tes bukan wewenang dinas terkait. Sehingga, kata Siti, pihaknya akan kembali melayangkan surat untuk melaksanakan audies dengan Pj Bupati dan Sekda Morotai.
“Apabila langkah inisiatif ini tidak diindahkan dan tidak mendapat respons yang baik, maka kami akan kembali dengan mengonsolidasi massa sebanyak mungkin untuk aksi di depan kantor bupati,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Pengembangan dan Diklat BKD Morotai, Basirun Umaternate, menuturkan kewenangan menetapkan lokasi tes CPNS merupakan kewenangan pucuk pimpinan Pemkab Morotai.
“Kami dari BKD sampaikan seperti yang disampaikan oleh ibu kaban saat itu. Pertama karena anggaran, kedua kewenangan untuk itu tidak ada di BKD. Maka, terkait soal ini sebaiknya ketemu dengan pak sekda atau bupati,” ujarnya.
“Kalau terkait dengan proses bergeser lokasi tes CPNS ke Ternate itu bukan kewenangan kami, karena kami hanya di bagian teknis saja,” sambungnya menutup. (ula/tan)
