TERNATE, NUANSA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menyinggung pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang malas berkantor di Sofifi dan lebih memilih memusatkan agenda-agenda rapat di Ternate.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara diskusi publik dalam rangka memperingati hari jadi Komunitas Jarod ke-12 tahun,” Sabtu (14/9) malam. Diskusi ini mengusung tema “Pilkada dan Wajah Maluku Utara Kedepan”.
Dalam kesempatan itu, Margarito membuat challenge atau menantang para calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara ketika terpilih, agar tegas mengevaluasi dan menertibkan oknum-oknum pejabat pemerintah provinsi tersebut.
“Berani nggak para calon kepala daerah ini sehari setelah dilantik, langsung memaksa manusia-manusia (pejabat) itu agar tidak lagi berkantor di Ternate, dan harus dipaksa untuk kembali masuk ke Sofifi,?” tegas Margarito.
Ia pun menyebut, sikap tegas ini tentu akan mengakibatkan sejumlah pejabat Pemprov merasa tak nyaman hingga melakukan aksi protes. Namun sebagai pemimpin, menurut dia, langkah ini perlu diambil karena menjadi salah satu biang kerok dari masalah di Maluku Utara.
“Sekali lagi berani nggak? Karena ini menjadi problem, ini menjadi masalah, maka pemimpin harus menertibkan walaupun mendapat reaksi perlawanan dari mereka. Kendati kacau dan macet bahkan mogok sekalipun, harus tetap ditertibkan,” tandas Margarito.
Sekadar diketahui, acara ini sedianya dihadiri empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Namun, yang hadir hanyalah bakal calon gubernur Husain Alting Sjah dan bakal calon wakil gubernur Basri Salama yang merupakan pasangan dari bakal calon gubernur Muhammad Kasuba. (tr1/tan)
